Pranala.co, BALIKPAPAN – Industri perhotelan di Kota Balikpapan tengah menghadapi tekanan berat. Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak langsung pada tingkat hunian hotel yang kini hanya mencapai 30 persen.
Data ini disampaikan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Balikpapan. Selama Januari hingga Mei 2025, okupansi hotel di kota minyak terus menurun drastis.
Ketua PHRI Balikpapan, Soegianto, menyebut kebijakan efisiensi anggaran pemerintah telah memicu efek domino. Salah satunya, pada stabilitas tenaga kerja sektor perhotelan.
“Beberapa hotel terpaksa merumahkan sementara karyawan. Dalam sebulan, mereka hanya bekerja 10 hari dan libur 20 hari karena tamu nyaris tidak ada,” ujar Soegianto, belum lama ini.
Menurut Soegianto, industri hotel di Balikpapan sangat bergantung pada sektor pemerintahan. Pemerintah selama ini menjadi penyumbang terbesar pendapatan hotel, terutama lewat berbagai acara dan rapat kerja.
“Kontribusi pemerintah terhadap pendapatan hotel bisa mencapai 40 persen. Sekarang, hampir semua hotel tidak ada kegiatan,” ungkapnya.
Meski diterpa badai sepi tamu, hingga kini belum ada hotel yang gulung tikar. Pelaku industri memilih bertahan dengan berbagai strategi.
Salah satunya, sistem kerja fleksibel dan diversifikasi target pasar. Beberapa hotel mulai melirik segmen tamu umum dan wisatawan non-pemerintah.
“Strategi bertahan bergantung pada manajemen masing-masing. Yang pasti, semua berusaha agar operasional tetap berjalan,” tutur Soegianto.
Di tengah krisis ini, pelaku industri tetap optimis. Mereka berharap ada perubahan kebijakan atau stimulus dari pemerintah agar sektor perhotelan kembali bergairah.
Balikpapan, sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), diyakini punya potensi besar. Namun, tanpa dukungan kebijakan dan pergerakan anggaran, potensi itu belum mampu menopang industri sepenuhnya. (RIL)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
