Pranala.co, SANGATTA – Ketidakhadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam rapat-rapat pembahasan anggaran kembali menuai sorotan tajam dari kalangan DPRD. Tiga fraksi—Golkar, PPP, dan NasDem—kompak mendesak agar Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hadir langsung dalam forum resmi bersama para legislator.
Desakan pertama datang dari Fraksi Golkar. Ketua Fraksi Asti Mazar menyebut ketidakhadiran Sekda dalam beberapa rapat penting sangat disayangkan. Menurutnya, ini membuat jalannya pembahasan anggaran menjadi tidak efektif.
“Beliau ketua TAPD. Tapi rapat penting selalu diwakilkan. Bagaimana pembahasan bisa cepat jika setiap masukan harus dilaporkan dulu ke Pak Sekda?” tegas Asti, Kamis (17/7/2025).
Asti menjelaskan, selama ini DPRD Kutim hanya berhadapan dengan perwakilan dari Bappeda atau BPKAD yang tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan strategis. Akibatnya, banyak hal menjadi berlarut-larut.
Sorotan serupa juga dilontarkan Ketua Fraksi PPP, Hipnie Armansyah. Ia menilai absennya Sekda dalam forum anggaran sebagai bentuk kegagalan menetapkan skala prioritas.
“Rapat anggaran itu penting. Ini soal arah pembangunan daerah. Tapi malah tidak dianggap prioritas. Padahal beliau ketua TAPD,” ujar Hipnie, Jumat (18/7/2025).
Ia juga menyinggung aktivitas perjalanan dinas Sekda yang sering terjadi justru saat pembahasan anggaran sedang berlangsung.
“Pemimpin itu dinilai dari skala prioritasnya. Harusnya rapat anggaran jadi agenda wajib,” tegasnya.
Tak ketinggalan, Fraksi NasDem juga menyuarakan kritik serupa. Sekretaris Fraksi, Eddy Markus Palinggi, menyayangkan lemahnya komitmen eksekutif dalam menjalankan fungsi perencanaan pembangunan.
“Kehadiran Sekda di rapat anggaran itu jadi simbol keseriusan pemerintah. Kalau selalu absen, bagaimana kami bisa percaya penuh pada komitmen itu?” katanya.
Eddy menambahkan, keterlibatan langsung Sekda dibutuhkan untuk menjawab berbagai pertanyaan strategis dari Banggar DPRD. Tanpa kehadiran itu, pembahasan bisa kehilangan arah.
Ketiga fraksi sepakat bahwa kehadiran Sekda sebagai Ketua TAPD sangat krusial. Mereka meminta agar Sekda tidak lagi mengabaikan forum pembahasan anggaran, dan mulai menunjukkan komitmen nyata terhadap pembangunan Kutai Timur.
