MASALAH irigasi yang belum tersambung optimal ke lahan pertanian mendorong Komisi C DPRD Kutim (Kutai Timur) mendesak percepatan pembenahan jaringan pengairan. Kondisi ini dinilai langsung menahan produktivitas petani di sejumlah wilayah.
Dorongan itu dibawa DPRD Kutim dalam audiensi dengan Direktorat Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta. Mereka mengusulkan dukungan program dan anggaran dari pemerintah pusat untuk memperbaiki jaringan irigasi yang belum berfungsi maksimal.
Anggota Komisi C DPRD Kutim, Pandi Widiarto, menyebut persoalan irigasi bukan hanya pada bendungan utama, melainkan juga jaringan distribusi air yang tidak sampai ke sawah. Akibatnya, potensi lahan yang luas tidak berbanding lurus dengan hasil produksi.
“Irigasi merupakan faktor utama dalam mendukung produktivitas pertanian. Tanpa pengairan yang baik, potensi lahan yang luas tidak akan maksimal,” ujar Pandi.
Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan sejumlah jaringan irigasi, termasuk yang bersumber dari bendungan, belum terhubung secara optimal ke lahan pertanian. Distribusi air yang tidak merata membuat hasil panen petani belum stabil.
Menurut Pandi, titik lemah justru berada pada jaringan irigasi tersier—saluran yang langsung mengairi sawah masyarakat. Jika bagian ini tidak dibenahi, manfaat pembangunan bendungan dinilai tidak akan sepenuhnya dirasakan petani.
“Irigasi tersier ini yang paling dirasakan petani. Jika tidak dibenahi, manfaat bendungan tidak akan maksimal,” katanya.
Selain irigasi, DPRD Kutim juga menyoroti persoalan banjir yang kerap mengganggu aktivitas pertanian. Penanganan dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk pada daerah aliran sungai di luar Mahakam yang ikut memengaruhi kondisi lahan.
Upaya percepatan perbaikan juga diarahkan melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda dengan mendorong peningkatan alokasi pembangunan dan rehabilitasi irigasi dari APBN. Pemerintah daerah telah memasukkan sejumlah program prioritas melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) untuk mendapat dukungan pusat.
DPRD Kutim menilai keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi lintas level pemerintahan. Tanpa koordinasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten, perbaikan irigasi dikhawatirkan berjalan parsial dan tidak menyelesaikan persoalan di tingkat petani. [HAF]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
