Pranala.co, SAMARINDA – Salah satu dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Lempake, Kota Samarinda, Kaltim terpaksa dihentikan sementara operasionalnya.
Keputusan itu diambil Dinas Kesehatan (Diskes) Kalimantan Timur (Kaltim) setelah tim evaluasi menemukan pelanggaran terhadap standar kebersihan.
“Penjamah makanan di dapur tersebut belum memiliki sertifikasi higienitas resmi. Itu melanggar syarat utama dapur MBG,” ujar Carla, Tenaga Sanitasi Lingkungan Dinkes Kaltim, Minggu (5/10).
Akibat penghentian sementara itu, distribusi makanan ke sejumlah sekolah penerima pun tertunda, termasuk ke SMAN 2 Samarinda.
Carla menjelaskan, pelatihan penjamah makanan sempat tertunda karena padatnya jadwal Dinkes. Namun, kini pelatihan sudah dilakukan agar dapur bisa kembali beroperasi.
“Saya sudah tekankan ke semua SPPG (Satuan Penyelenggara Program Gizi), jika penjamah belum dilatih, dapurnya harus di-off-kan dulu,” tegasnya.
Selama masa penutupan, pengelola dapur wajib melakukan evaluasi menyeluruh. Termasuk menata ulang layout dapur agar tidak terjadi kontaminasi silang antar bahan makanan.
“Dapur di Samarinda baru selesai pelatihan kemarin. Kalau semua berjalan baik, kami harap bisa beroperasi lagi pada Senin,” tambah Carla.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin, ikut menyoroti persoalan ini. Ia menegaskan, evaluasi penting dilakukan demi menjamin kualitas makanan yang diterima siswa.
“Jumlah dapur yang dihentikan sementara masih kami cek. Evaluasi harus menyeluruh agar kualitas makanan tetap sesuai standar,” ujarnya.
Asli juga menyoroti soal kapasitas dapur yang dinilai kritikal. Menurutnya, satu dapur idealnya hanya melayani 3.000 porsi makanan. Jika melebihi batas itu, risiko penurunan kualitas menjadi tinggi.
Tak hanya soal higienitas, distribusi makanan juga menjadi perhatian utama. Berdasarkan standar, jarak dapur ke sekolah tidak boleh lebih dari 3 kilometer dan waktu distribusi maksimal 3 jam.
Namun, di lapangan ditemukan waktu pengiriman bisa mencapai 5–6 jam. Hal itu tentu berpotensi menurunkan kualitas makanan.
“Mulai dari pengemasan, pengawasan bahan makanan, hingga distribusi harus lebih ketat. Kami juga menunggu juknis terbaru dari pusat. Bisa jadi nanti ada pelibatan masyarakat atau sekolah lebih besar,” tutup Asli (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
