Pranala.co, SANGATTA – Proses tukar guling jalan nasional poros Sangatta–Simpang Perdau dengan jalan milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) masih tertahan di meja Kementerian Keuangan. Proyek ini masih menunggu hasil penilaian kewajaran nilai aset negara yang akan dialihkan.
Hal itu diungkapkan Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Hendro Satrio, saat ditemui di Sangatta, Rabu (9/7/2025).
“Penilaian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu. Kalau hasilnya sudah keluar, proses alih fungsi jalan bisa langsung ditindaklanjuti,” ujar Hendro.
Tukar guling ini akan mengubah rute lama jalan nasional sepanjang 11,7 kilometer menjadi rute baru sepanjang 12,7 kilometer. Jalur baru itu telah dibangun oleh PT KPC menggunakan rigid beton.
“Saya sudah turun langsung meninjau. Secara kualitas, jalannya bagus dan siap digunakan,” tambah Hendro.
Ia berharap proses alih fungsi segera rampung. Jalan nasional yang saat ini melintasi kawasan tambang dinilai rawan rusak dan berbahaya bagi pengguna jalan.
Isu tukar guling jalan nasional ini juga mendapat perhatian dari DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi III, Arfan, mengatakan bahwa DPRD telah mempertanyakan langsung ke pemerintah pusat terkait progresnya.
“Kami mendapat kabar bahwa pemerintah pusat merespons positif. Bahkan, sudah ada pemenang tender untuk pekerjaan jalan tersebut,” ungkap Arfan.
Menurutnya, target penyelesaian alih fungsi jalan ini adalah tahun 2027. Arfan menilai, relokasi jalur ini sangat mendesak karena aktivitas tambang KPC sudah terlalu dekat dengan jalan nasional.
“Ini demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Kami mendorong agar semua proses administrasi bisa dipercepat,” tegasnya.
Jika disetujui, proyek tukar guling ini akan membawa dampak besar bagi mobilitas warga di Kutai Timur. Dengan jalur baru yang lebih representatif dan aman, potensi gangguan akibat tambang bisa dihindari.
BBPJN dan PT KPC memastikan jalan baru ini bisa menjadi solusi jangka panjang dalam mendukung kelancaran transportasi dan pembangunan daerah.
