2.306 Guru Honorer Kaltim Berpeluang jadi PPPK Tahap 3, Ini Janji Pemprov

Samarinda, PRANALA.CO — Puluhan perwakilan guru dan tenaga pendidik honorer dari berbagai daerah di Kalimantan Timur mendatangi Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (7/5/2025), untuk menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.

Dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Tepian 2 itu, para guru dan tenaga pendidik honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru dan Tenaga Pendidik Honorer Kaltim membawa setidaknya 10 tuntutan penting.

Baca Juga

Sudah 5 Hari Warga Samarinda Belum Pulang dari Mancing, Tim SAR Sisir Sungai Mahakam Kaltim Pakai Drone

28 Apr 2025

Di antaranya, percepatan pembayaran gaji periode Januari-April 2025, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), sistem penggajian bulanan, hak cuti, lembur, serta jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Mereka juga meminta jalur khusus untuk pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi yang belum lolos seleksi tahap 1 dan 2, termasuk peluang pengangkatan bagi yang tidak memenuhi syarat administrasi (TMS).

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Seno Aji menyatakan bahwa persoalan guru honorer adalah isu serius yang tengah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kaltim. Ia menegaskan bahwa Pemprov terus berupaya mencari solusi terbaik.

Baca Juga

Sabu 24 Gram Gagal Edar di Samarinda, Ternyata Dikirim Kurir Suruhan Napi

01 Jun 2025

“Masalah guru honorer ini kami perjuangkan, karena bagaimanapun mereka adalah ujung tombak pendidikan kita. Apalagi Kaltim saat ini masih kekurangan banyak guru,” ujar Seno Aji.

Seno mengungkapkan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Gubernur Harum telah menyuarakan perlunya seleksi PPPK tahap ketiga kepada pemerintah pusat, melalui Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Tahap kedua kita ini termasuk tercepat dibandingkan provinsi lain. Setelah ini, kita akan mengusulkan lagi formasi untuk PPPK tahap ketiga, karena masih ada sekitar 2.306 tenaga honorer yang belum terangkat,” jelas Seno.

Pemprov Kaltim, lanjutnya, juga berkomitmen memperbaiki sistem penggajian agar tidak ada keterlambatan lagi. Insentif untuk guru negeri maupun swasta pun akan terus diperjuangkan agar lebih layak.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Rahmat Ramadhan, serta Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN BKD Kaltim, Andri Prayugo, turut hadir dan memberikan keterangan dalam audiensi tersebut.

Seno Aji menegaskan, dalam waktu dekat, BKD Kaltim akan segera bersurat resmi kepada BKN untuk memperjuangkan agar sisa tenaga honorer di Kaltim dapat masuk dalam skema PPPK tahap ketiga.

“Kami paham betul perjuangan teman-teman honorer. Kita akan kawal proses ini sampai tuntas,” pungkasnya. (*)

Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami