BONTANG, Pranala.co - Kemiskinan ekstrem di Bontang sudah nol persen alias nihil. Itu diklaim Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, Rabu (28/5). Berbarengan saat meluncurkan program Zero Kemiskinan Ekstrem di Pendopo Rujab Wali Kota, Jalan Awang Long, Bontang Utara.
Program ini menjadi salah satu fokus utama dalam 100 hari kerja kepemimpinan Wali Kota Neni. Penuntasan kemiskinan ekstrem di Bontang kini telah mencapai angka nol.
“ Tidak ada lagi kemiskinan ekstrem di Bontang. Pemkot telah berhasil dituntaskan dan telah mencapai angka nol,” ujar Neni.
Menurutnya, keberhasilan ini adalah buah kerja kolaboratif yang konsisten dan melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM), Baznas, lembaga zakat, dunia usaha, hingga masyarakat.
Wali Kota Neni memberikan apresiasi kepada semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam gerakan ini. Ia menyebut program ini sebagai gerakan terpadu yang menyasar akar permasalahan kemiskinan secara menyeluruh.
“Zero miskin ekstrem bukan sekadar angka, tapi keberhasilan membangun keadilan sosial bagi seluruh warga Kota Bontang,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus waspada dan menjaga keberlanjutan program agar tidak ada warga yang kembali jatuh ke kemiskinan ekstrem.
Kepala DSPM Bontang, drg. Toetoek Pribadi Ekawati, melaporkan keberhasilan intervensi komprehensif dari berbagai pihak dalam menjangkau keluarga miskin ekstrem.
Lanjut dia, bantuan bulanan sebesar Rp 1 juta per KK dari Baznas, Rp500 ribu dari UPZ Baznas PT Pupuk Kaltim, modal usaha dari YBM PLN, dan bantuan pendidikan dari LAZ BMBU.
"Capaian ini adalah hasil kerja bersama yang harus dijaga agar terus berkelanjutan," harapnya.
Tambahan informasi. Kemiskinan ekstrem itu kondisi seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi.
Kemiskinan ekstrem seringkali disebabkan rendahnya tingkat pendidikan, akses terbatas terhadap layanan dasar seperti sanitasi dan air bersih, keterbatasan lapangan kerja, ketidaksetaraan gender, dan keberadaan penyandang disabilitas dalam rumah tangga. [RE]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
