STATUS tanggap darurat bencana kekeringan di Samarinda resmi berakhir hari ini, 7 September 2026. Namun Pemerintah Kota belum memastikan apakah status itu akan diperpanjang, karena kebakaran lahan dan krisis air bersih di sejumlah wilayah masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Selama masa tanggap darurat berlangsung, Pemkot Samarinda telah mengucurkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) sekira Rp2,5 miliar. Dana itu disalurkan melalui berbagai instansi terkait untuk meringankan beban warga yang terdampak kekeringan.
Keputusan soal kelanjutan status darurat kini berada di tangan Wali Kota Samarinda, menunggu hasil evaluasi menyeluruh atas seluruh indikator di lapangan.
"Nanti semuanya kita sampaikan ke Pak Wali Kota untuk mendapatkan arahan-arahan," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, Suwarso.
Data sementara BPBD per 6 September 2026 mencatat 147 kejadian kebakaran lahan di Samarinda, dengan total area terdampak mencapai 262 hektare. Angka ini melonjak tajam dibandingkan awal Agustus lalu, yang hanya mencatat 31 kejadian.
Suwarso menyebut kebakaran lahan dan krisis air bersih sebagai dua persoalan utama yang dihadapi BPBD selama musim kekeringan tahun ini.
"Di bencana kekeringan ini, yang paling utama yang kita hadapi saat ini kan kita kebakaran lahan, sekaligus ketersediaan air bersihnya yang terbatas," ungkap Suwarso.
Upaya pemadaman di lapangan tidak mudah. Kondisi geografis yang berat, ditambah minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran, membuat proses pemadaman berjalan lambat.
Lahan gambut yang dalam menjadi kendala utama karena titik api sulit dijangkau petugas. BPBD pun menggandeng banyak pihak, mulai dari Kodim, BPBD Provinsi, Dinas Pemadam Kebakaran, hingga relawan masyarakat, untuk memastikan suplai air pemadaman tetap lancar.
"Kendala pemadaman lahan itu terutama disebabkan oleh medan, termasuk lahan gambut yang begitu dalam. Namun karena kolaborasi, seluruh sarana prasarana kita libatkan semua untuk menyuplai air di dalam penanganan," terang Suwarso.
Kemarau panjang tidak hanya memicu kebakaran lahan. Fenomena intrusi air laut turut melumpuhkan lima Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Samarinda, setelah air asin terbawa masuk ke sumber air baku.
Empat dari lima instalasi, termasuk IPA Palaran dan Pulau Atas, kini sudah kembali beroperasi normal. Namun IPA Bantuas masih beroperasi terbatas, karena aliran air tawar dari hulu belum cukup kuat untuk mendorong keluar air asin akibat minimnya curah hujan.
Sebagai solusi sementara, pemerintah mendistribusikan tangki-tangki air bersih ke fasilitas umum, sekolah, tempat ibadah, hingga rumah warga. Distribusi difokuskan di Kelurahan Bantuas, Kecamatan Sambutan, dan Kecamatan Palaran, tiga wilayah yang paling terdampak krisis air.
"Kita sudah tangani semua dengan koordinasi berbagai pihak untuk penyediaan tangki-tangki suplai, saat ini semuanya bisa terkendali," papar Suwarso.
Rentetan kebakaran lahan turut berdampak pada kualitas udara di Samarinda. Asap sisa kebakaran mulai terlihat jelas dan memicu iritasi mata pada sejumlah warga.
Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Dinas Kesehatan Kota Samarinda pun mendorong warga untuk membatasi aktivitas di luar ruangan yang tidak mendesak, terutama di area dengan kepekatan asap tinggi. (*)
