SAMARINDA, Pranala.co – Curah hujan tinggi yang mengguyur Kalimantan Timur dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah.
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Kota Samarinda, Anderyan Noor, menyebut situasi ini sebagai alarm darurat. Ia menilai lemahnya mitigasi dan minimnya kesiapan pemerintah memperburuk kondisi yang sudah genting.
“Ini bukan bencana biasa. Kita butuh langkah mitigasi serius dan solusi jangka panjang,” kata Anderyan, Selasa (27/5/2025).
Menurut data singkat bencana per Mei 2025, curah hujan bulanan di beberapa wilayah seperti Samarinda, Kutai Barat, dan Berau telah melampaui angka 400 mm. Ini jauh di atas batas normal.
Akibatnya, lebih dari 15 kecamatan terdampak. Banjir dan longsor memaksa ribuan warga mengungsi. Tidak hanya itu, puluhan infrastruktur rusak—mulai dari jalan, jembatan, hingga fasilitas umum.
Kerusakan ini mengganggu aktivitas warga. Bahkan distribusi logistik ikut tersendat.
Anderyan menyebut deforestasi sebagai penyebab utama. Pembabatan hutan besar-besaran membuat tanah kehilangan daya serap air.
“Inilah akibat dari pembangunan tanpa kendali dan perusakan lingkungan yang tak terbendung,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa penanganan tidak bisa hanya bersifat darurat. Harus ada perencanaan jangka panjang. Harus ada kolaborasi.
LHKP Muhammadiyah Kota Samarinda menawarkan lima solusi untuk mengatasi krisis ini:
- Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS): Hentikan deforestasi. Kembalikan fungsi hutan sebagai penahan air.
- Penataan Tata Ruang Wilayah: Larang pembangunan di zona rawan banjir dan longsor. Perkuat pengawasan izin.
- Infrastruktur Pengendali Banjir: Bangun dan perbaiki kanal, embung, kolam retensi, serta sistem drainase.
- Sistem Peringatan Dini: Gunakan teknologi dan data iklim. Beri akses informasi bencana ke warga secara real-time.
- Edukasi Masyarakat: Latih warga menghadapi bencana. Libatkan RT/RW dalam mitigasi.
Anderyan menekankan, tanpa komitmen politik dan kebijakan terintegrasi, bencana akan terus berulang.
“Kami mendorong langkah konkret dari pemerintah, akademisi, ormas, hingga masyarakat sipil. Harus bersatu untuk menyelamatkan Kalimantan Timur,” pungkasnya. [SR]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
