PEMERINTAH Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, terus menggempur kawasan tanpa sinyal (blankspot) dengan mengusulkan penambahan infrastruktur jaringan telekomunikasi ke Pemerintah Pusat.
Langkah ini menjadi prioritas utama guna memastikan seluruh warga di wilayah pelosok bisa menikmati akses internet dan komunikasi seluler yang merata.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Staf, dan Perpersandian (Diskominfo Staper) Kutai Timur, Ronny Bonar H. Siburian, menegaskan komitmen daerah dalam merealisasikan pemerataan sinyal tersebut.
“Saat ini pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah konkret untuk menghadirkan layanan jaringan telekomunikasi yang merata di seluruh wilayah,” kata Ronny, Kamis (27/8/2026).
Upaya penanganan sinyal lemah di Kutai Timur sebetulnya telah berjalan secara bertahap. Sejak 2024, Diskominfo Staper Kutim mengusulkan lima wilayah strategis kepada Pemerintah Pusat untuk dibangunkan jaringan baru serta optimalisasi jaringan yang ada.
Dari total usulan tersebut, dua wilayah telah berhasil merealisasikan pembangunan tower telekomunikasi dan kini menikmati akses internet. Kedua lokasi itu yakni Desa Bukit Makmur di Kecamatan Kaliorang serta Desa Melan di Kecamatan Long Mesangat.
“Alhamdulillah, dari lima yang kita usulkan sudah direalisasikan dua wilayah yakni Desa Bukit Makmur dan Desa Melan,” ujar Ronny.
Kabar baik kembali menghampiri Kutai Timur pada tahun anggaran 2026. Pemerintah pusat memberikan lampu hijau untuk penambahan pembangunan satu wilayah usulan baru, yaitu Desa Mugi Rahayu di Kecamatan Batu Ampar.
Seluruh data wilayah yang mengalami keterbatasan sinyal tersebut langsung dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pengajuan Wilayah Pembangunan Telekomunikasi (SIGNAL). Platform berbasis situs web milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ini menjadi pintu utama percepatan infrastruktur telekomunikasi daerah.
“Kami ingin memastikan setiap usulan yang telah disampaikan memiliki kejelasan status dan tindak lanjut, sehingga upaya pengurangan blankspot di Kutai Timur berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” tegasnya.
Keterbatasan akses komunikasi selama ini memang menjadi kendala tersendiri bagi warga di pelosok Kutim. Kehadiran sinyal internet terbukti tidak hanya mempermudah komunikasi antarwarga, tetapi juga membuka akses pendidikan digital, pelayanan publik berbasis online, hingga menggerakkan roda ekonomi lokal.
Guna menjaga keberlanjutan program, Diskominfo Staper Kutim terus memperkuat sinergi dengan Komdigi serta penyedia jasa telekomunikasi (provider). Penanganan daerah terpencil akan terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh desa terhubung sinyal telepon dan internet secara optimal. (*)
