ANGGOTA DPD RI daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Sofyan Hasdam, kepada Pemerintah Provinsi Kaltim agar tidak menghapus bantuan keuangan (Bankeu) untuk kabupaten/kota. Ia menilai kebijakan itu berisiko langsung menekan APBD daerah dan berdampak pada layanan publik.
Pernyataan itu disampaikan Andi Sofyan Hasdam saat forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kaltim 2027 di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Kamis (30/4/2026). Di forum tersebut, isu penghapusan Bankeu menjadi salah satu pembahasan paling krusial.
Menurut Wali Kota Bontang 2 periode itu, Bankeu selama ini menjadi penopang penting bagi daerah dalam menjalankan program pembangunan. Tanpa dukungan tersebut, ruang fiskal kabupaten/kota akan menyempit, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer dari provinsi.
“Kalau Bankeu dipotong atau dihilangkan, otomatis APBD kabupaten/kota akan mengecil. Dampaknya langsung terasa,” kata Andi Sofyan Hasdam.
Ia menegaskan, posisi pemerintah provinsi tidak bisa dilepaskan dari peran sebagai pengayom daerah. Dukungan anggaran, menurutnya, merupakan bentuk tanggung jawab untuk menjaga pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim. [RED]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
