PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan pemenuhan gizi bagi anak sekolah. Program ini merupakan investasi negara untuk membangun kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Karena itu, setiap persoalan yang muncul di lapangan semestinya diperlakukan sebagai peringatan untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar insiden yang harus segera dilupakan.
Kasus yang terjadi di Bontang menunjukkan pentingnya prinsip tersebut.
Puluhan siswa dan guru dari tiga sekolah mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG. Hingga kini, penyebab pastinya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
Situasi itu mengharuskan semua pihak menahan diri dari kesimpulan prematur. Dugaan, betapapun masuk akalnya, tidak dapat menggantikan fakta ilmiah.
Namun, ada pelajaran yang sudah bisa dipetik bahkan sebelum hasil laboratorium diumumkan.
Program berskala nasional dengan jutaan penerima manfaat tidak hanya membutuhkan anggaran besar, tetapi juga tata kelola yang disiplin.
Pengawasan mutu bahan pangan, proses produksi, distribusi, hingga penyajian harus berjalan sebagai satu mata rantai yang utuh. Kegagalan pada satu titik saja cukup untuk menggoyahkan kepercayaan terhadap keseluruhan program.
Kepercayaan publik merupakan modal utama MBG. Ketika sebagian orangtua mulai memilih membekali anak-anak mereka dengan makanan dari rumah karena khawatir terhadap keamanan makanan yang disediakan, persoalannya telah melampaui aspek teknis.
Yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar kualitas satu menu, melainkan keyakinan masyarakat bahwa negara mampu menjamin keamanan program yang dibiayai oleh uang publik.
Di sinilah transparansi menjadi keharusan.
Pemerintah perlu membuka proses investigasi secara utuh, menyampaikan perkembangan pemeriksaan secara berkala, dan menjelaskan hasilnya kepada masyarakat tanpa menyisakan ruang bagi spekulasi.
Sikap terbuka bukanlah ancaman bagi kredibilitas program. Sebaliknya, transparansi merupakan cara paling efektif untuk menjaga kepercayaan publik.
Apabila investigasi menemukan adanya kelalaian dalam pengadaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, maupun distribusi makanan, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh.
Sebaliknya, jika penyebabnya berada di luar proses penyediaan makanan, penjelasan yang berbasis bukti juga harus disampaikan secara terbuka. Akuntabilitas tidak mengenal pilihan yang menguntungkan satu pihak.
Kasus di Bontang juga seharusnya menjadi momentum memperkuat sistem pengawasan nasional. Audit keamanan pangan terhadap seluruh penyelenggara MBG perlu dilakukan secara berkala, bukan hanya ketika terjadi persoalan. Pencegahan selalu lebih murah dibanding memulihkan kepercayaan yang telanjur hilang.
MBG tetap merupakan program yang layak didukung karena menyasar kebutuhan mendasar anak-anak Indonesia. Tetapi dukungan terhadap tujuan besar itu tidak berarti mengabaikan kekurangan dalam pelaksanaannya. Justru kritik dan evaluasi yang objektif merupakan bagian dari upaya memastikan program ini berjalan sesuai tujuan.
Keberhasilan MBG pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya porsi makanan yang dibagikan atau besarnya anggaran yang terserap. Program ini baru dapat disebut berhasil apabila setiap makanan yang diterima anak-anak tidak hanya bergizi, tetapi juga aman. Dalam kebijakan publik, keselamatan penerima manfaat selalu menjadi ukuran pertama keberhasilan negara. (*)
