RENCANA penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) tidak hanya berdampak pada pegawai pemerintah, tetapi juga dikhawatirkan memengaruhi perputaran ekonomi daerah.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan konsumsi ASN selama ini menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi masyarakat. Sebab, sebagian besar TPP digunakan untuk kebutuhan harian rumah tangga.
“Dampaknya bisa ke semua sektor. Perputaran ekonomi Bontang juga banyak ditopang ASN, karena TPP mereka ikut beredar di masyarakat,” kata Neni, Rabu (6/5/2026).
Menurut dia, banyak ASN menggunakan gaji pokok untuk kebutuhan tetap seperti cicilan bank, sementara TPP menjadi sumber utama untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.
Di tengah tekanan fiskal daerah, Pemkot Bontang kini masih menghitung kemungkinan penyesuaian TPP. Langkah itu dilakukan karena struktur belanja pegawai harus tetap berada di bawah ambang batas 30 persen APBD sesuai aturan pemerintah pusat.
Upaya mengalihkan anggaran TPP ke pos belanja barang dan jasa juga dipastikan tidak bisa dilakukan. Pemkot menyebut mekanisme penggunaan anggaran untuk dua pos tersebut berbeda.
“Kalau dialihkan, ternyata tidak bisa karena TPP sifatnya rutin setiap bulan,” ujarnya.
Selain menghadapi beban belanja pegawai, Pemkot juga memperkirakan kemampuan APBD Bontang 2027 hanya berada di kisaran Rp1,6 triliun. Angka itu belum memasukkan dana kurang salur sekitar Rp450 miliar dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut membuat Pemkot Bontang harus mencari sumber pendanaan alternatif agar program pembangunan tetap berjalan tanpa memperbesar tekanan fiskal daerah. [DIAS]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
