DI TENGAH menurunnya nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pemerintah Kota Bontang Tahun 2026, tiga puskesmas justru mendapat penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Penghargaan itu diberikan kepada UPT Puskesmas Bontang Utara I, Utara II, dan Selatan I dalam kegiatan ekspose hasil survei SPAK dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), Kamis (7/5/2026).
Kontras tersebut menjadi sorotan tersendiri. Saat sebagian masyarakat menilai integritas dan pelayanan birokrasi menurun, sejumlah unit layanan kesehatan justru dianggap mampu menjaga komitmen zona integritas.
Hasil survei menunjukkan indeks SPAK Kota Bontang berada di angka 3,68, sedangkan SPKP 3,62. Kedua nilai itu turun dibanding tahun sebelumnya.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan penurunan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius seluruh organisasi perangkat daerah.
“Korupsi sekecil apa pun merusak kepercayaan masyarakat,” katanya.
Menurut Neni, penghargaan WBK tidak boleh berhenti sebagai simbol administratif. Predikat tersebut harus tercermin dalam pelayanan nyata yang dirasakan masyarakat setiap hari.
Ekspose survei yang digelar Inspektorat Daerah itu menghadirkan Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik LAN Samarinda, Rahmat, bersama tim surveyor.
Pemkot Bontang menyatakan akan memperkuat pengawasan dan transparansi birokrasi. Namun hasil survei tersebut memperlihatkan satu hal: menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah jauh lebih sulit dibanding meraih penghargaan di atas kertas. [ADS/BTG]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
