Pranala.co, SANGATTA — Polemik tapal batas antara Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terkait Kampung Sidrap di Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, tampaknya belum benar-benar usai. Meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan Pemkot Bontang, percikan perdebatan di akar rumput masih terasa.
Namun, Pemerintah Kabupaten Kutim memilih langkah berbeda. Alih-alih larut dalam konflik, mereka memilih fokus pada pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut.
“Kita bangun saja. Kita tidak mau berselancar di konfliknya. Kita bersinergi sesuai amanah undang-undang,” tegas Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, kepada wartawan, Selasa (7/10).
Mahyunadi menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen membangun Dusun Sidrap tanpa melihat perdebatan batas wilayah.
Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah memastikan warga mendapatkan hak-hak mereka sebagai bagian dari masyarakat Kutai Timur.
Ia menambahkan, Pemkab terus melakukan sosialisasi administratif, termasuk dalam hal data kependudukan, layanan pendidikan, dan fasilitas publik.
“Kami terus turun ke masyarakat agar administrasi di Sidrap tertata rapi,” ujarnya singkat.
Sikap senada disampaikan Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, yang menilai upaya Pemkot Bontang masih bisa dimaklumi sebagai langkah formal.
Namun, ia menekankan, hal yang lebih mendesak adalah memastikan pelayanan dasar bagi warga berjalan baik.
“Kita apresiasi langkah-langkah itu. Tapi yang utama adalah pembenahan administrasi dan pelayanan publik untuk masyarakat Sidrap,” katanya.
Jimmi menegaskan, kewajiban utama pemerintah adalah menjamin setiap warga mendapatkan akses yang sama terhadap pembangunan dan pelayanan.
“Masalah ini sudah masuk ranah administrasi negara dan kependudukan. Yang penting, hak-hak masyarakat untuk memperoleh pembangunan tetap berjalan lancar,” ujarnya.
Jimmi juga mengingatkan agar polemik berkepanjangan tak lagi menguras energi dua daerah bertetangga itu.
Menurutnya, sudah saatnya pemerintah daerah fokus pada kesejahteraan masyarakat, bukan memperpanjang konflik.
“Yang perlu dilakukan sekarang adalah bekerja sama membangun. Energi kita sebaiknya digunakan untuk hal yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
