SAMARINDA, Pranala.co — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) merilis Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2025. Dokumen ini tidak sekadar wajib pelaporan, melainkan cermin nyata kinerja pembangunan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, Kaltim mencatatkan sejumlah capaian signifikan sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 4,53 persen—angka yang mencerminkan ketahanan perekonomian wilayah di tengah berbagai dinamika nasional.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi ini juga menunjukkan peningkatan, mencapai 79,39. Capaian ini mengindikasikan perbaikan kualitas hidup masyarakat yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli.
Lebih jauh, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menembus angka Rp 208,33 juta, memperkuat posisi Kaltim sebagai salah satu daerah dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi di Indonesia.
Meski berbagai indikator menunjukkan tren positif, pemerintah daerah mengakui masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Angka kemiskinan masih bertengger di level 5,17 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat 5,18 persen. Ketimpangan pendapatan, yang diukur melalui gini ratio, berada di angka 0,312.
Namun, angka-angka tersebut dinilai masih dalam batas stabilitas yang terjaga, dan pemerintah berkomitmen untuk terus menekan angka-angka tersebut ke level yang lebih rendah.
Sektor pelayanan dasar menjadi salah satu sorotan utama dalam RLPPD 2025. Partisipasi pendidikan untuk usia 4 hingga 18 tahun mencapai 100 persen, sebuah pencapaian yang menandakan akses pendidikan di Kaltim semakin merata tanpa terkecuali.
Di bidang infrastruktur, kemantapan jalan provinsi tercatat sebesar 85,83 persen. Perbaikan jaringan jalan ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
Upaya mitigasi bencana juga membuahkan hasil. Perlindungan terhadap kawasan rawan banjir telah mencapai 95,27 persen—capaian penting bagi wilayah yang kerap menghadapi tantangan lingkungan hidup.
Tak kalah membanggakan, pemerintah daerah berhasil mencatatkan angka sempurna dalam pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan. Penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, hingga korban bencana—seluruhnya telah terlayani sesuai standar yang ditetapkan.
Dari sisi tata kelola keuangan, Pemprov Kaltim kembali menorehkan prestasi gemilang. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berhasil dipertahankan untuk ke-12 kalinya berturut-turut, sejak tahun 2014 hingga 2025.
Capaian ini bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran publik.
Prestasi tersebut diperkuat dengan hasil evaluasi kinerja tingkat nasional. Kaltim berhasil menempati peringkat ke-4 dari 38 provinsi di Indonesia dengan skor kinerja tinggi. Posisi ini menunjukkan daya saing daerah yang semakin menguat dan mampu bersaing di kancah nasional. (RED)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
