pranala.co – Pemkot Samarinda mengalokasikan anggaran Rp 16,5 miliar untuk membantu masyarakat miskin terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan selain untuk program bantuan langsung tunai atau BLT, alokasi anggaran yang telah disiapkan tersebut juga digunakan untuk menciptakan lapangan kerja melalui program Pro Bebaya.
Dia mengatakan skema pemberian bantuan tersebut mengacu Peraturan Menteri Keuangan 134/PMK.07/2022 dan Surat Edaran Mendagri nomor 500/482/SJ.
Berdasarkan telaah aturan tersebut telah teridentifikasi delapan kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan, di antaranya masyarakat miskin yang terhimpun dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebanyak 19.559 orang
Kemudian ojek online dan pangkalan 6 ribu orang, sopir angkot 600 orang, buruh terkena PHK 128 orang, nelayan 778 orang, pembudidaya 786 orang, pedagang 150 orang, dan motoris tambangan di Pelabuhan Pasar Pagi 50 orang.
“Masing-masing kelompok masyarakat tersebut mendapatkan bantuan sebesar Rp 150 ribu per orang dengan durasi pemberian bantuan terhitung selama tiga bulan,” jelas Andi Harun.
Secara keseluruhan jumlah anggaran yang akan dikeluarkan untuk BLT sebesar Rp 12,6 miliar. Sementara itu, untuk program penciptaan lapangan kerja dilakukan dengan kegiatan membangun sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan oleh lingkungan.
“Kami melibatkan 295 RT di Kota Samarinda,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim itu.
Setiap RT, kata Andi Harun, mendapatkan alokasi anggaran Rp 15 juta untuk pembangunan di wilayahnya. “Total untuk kegiatan ini anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 3,8 miliar,” sebutnya.
Andi Harun menambahkan program Pro Bebaya sebenarnya sudah dialokasikan pada APBD Samarinda 2022 dengan melibatkan 1.781 RT.
“Khusus untuk program Pro Bebaya dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan ini telah dianggarkan sebesar Rp 25,965 miliar,” tegasnya. (*)
