TAGIHAN jasa laundry senilai Rp20.984.550 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menjadi sorotan setelah muncul dugaan selisih perhitungan hingga sekira Rp13,2 juta dalam rincian biaya yang dipaparkan kepada publik.
Sorotan itu muncul dalam rilis resmi yang digelar Biro Umum Setdaprov Kaltim bersama Diskominfo Kaltim terkait kerja sama layanan laundry untuk kebutuhan operasional fasilitas pemerintah. Dalam paparan tersebut, sejumlah item cucian ditampilkan melalui layar proyektor, mulai dari pakaian tamu, mukena, sarung, hingga taplak meja dan bed cover.
Namun, hasil hitung manual terhadap rincian yang sempat terlihat hanya mencapai sekira Rp7,73 juta. Nilai itu jauh di bawah total tagihan yang tercantum dalam nota pembayaran untuk periode pengerjaan 25–31 Maret 2026.
Belum adanya penjelasan rinci mengenai komponen selisih biaya membuat pembahasan anggaran laundry tersebut ramai diperbincangkan. Terlebih, rincian pengerjaan pada 30 hingga 31 Maret 2026 disebut belum dipaparkan secara lengkap dalam sesi rilis.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Setdaprov Kalimantan Timur, Astri Intan Nirwany, menegaskan layanan laundry tersebut digunakan untuk menunjang operasional fasilitas pemerintah, bukan kebutuhan pribadi pejabat.
Menurut Astri, jasa laundry dipakai untuk kebutuhan guest house pemerintah dan fasilitas pendukung lain di lingkungan Pemprov Kaltim. Item yang dicuci meliputi pakaian tamu, selimut, bed cover, perlengkapan ruang makan, hingga perlengkapan ibadah di mushala.
“Layanan ini khusus untuk kebutuhan operasional fasilitas Pemprov,” ujar Astri, Jumat (8/5/2026).
Ia menjelaskan rekanan laundry dipilih karena menyediakan layanan express dengan waktu pengerjaan tiga hingga enam jam, beroperasi selama 24 jam, dan tetap melayani pada hari libur.
Di sisi lain, pemilik Alwan Laundry, Enny, mengatakan biaya tinggi dipengaruhi pola pengerjaan yang tidak normal. Ia menyebut permintaan pencucian kerap datang hingga larut malam bahkan dini hari.
“Kalau sudah lewat malam, seperti jam 10 malam, jam 1 dini hari, bahkan sampai jam 3 subuh, tentu berbeda lagi pengerjaannya,” kata Enny, Kamis (7/5/2026).
Enny juga membantah anggapan bahwa sebagian besar laundry berasal dari pakaian pribadi kepala daerah. Menurut dia, mayoritas cucian justru berupa perlengkapan operasional kegiatan pemerintahan dalam jumlah besar seperti taplak meja, sarung kursi, dan perlengkapan acara. [DIAS/TIA]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
