KEBIJAKAN efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memunculkan dampak baru di balik layar birokrasi. Aktivitas rumah jabatan alias Rujab Gubernur Kaltim meningkat tajam setelah sejumlah agenda pemerintahan dipindahkan dari hotel ke fasilitas milik pemerintah daerah.
Perubahan itu ikut memicu naiknya kebutuhan operasional, termasuk jasa laundry yang kini menjadi sorotan publik karena nilainya mencapai Rp450 juta dalam setahun.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, mengatakan anggaran tersebut bukan dialokasikan untuk kebutuhan pribadi gubernur, melainkan untuk operasional enam gedung rumah jabatan yang digunakan hampir setiap hari.
Menurut Astri, rumah jabatan kini lebih sering dipakai untuk rapat, jamuan resmi, penerimaan tamu, hingga kegiatan masyarakat. Kondisi itu membuat penggunaan perlengkapan seperti seprai, taplak meja, karpet, dan gorden meningkat signifikan.
Di kawasan rumah jabatan juga terdapat guest house dengan 12 kamar. Sekitar 10 kamar disebut rutin digunakan untuk menerima tamu VIP, termasuk pejabat pusat dan tamu luar daerah.
Pergantian tamu yang berlangsung hampir setiap hari membuat kebutuhan pencucian linen dan perlengkapan kamar terus berjalan. Pemerintah provinsi menyebut seluruh kebutuhan itu masuk dalam paket belanja laundry tahunan.
“Penggunaannya untuk kebutuhan rumah jabatan secara keseluruhan,” kata Astri.
Penjelasan itu disampaikan setelah dokumen pengadaan dengan nomenklatur “belanja laundry kepala daerah” memicu polemik di media sosial. Pemprov Kaltim menilai istilah dalam sistem pengadaan tersebut menimbulkan salah tafsir di masyarakat. [DIAS]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
