PEMERINTAH Kota Samarinda mulai menghitung dampak finansial dari penerapan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Hasil sementara menunjukkan sistem kerja hybrid tersebut menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp18,3 juta hanya dalam dua kali pelaksanaan hingga 30 April 2026.
Data itu terungkap dalam sosialisasi pembaruan aplikasi absensi WFH yang digelar BKPSDM bersama Diskominfo dan Bagian Organisasi Samarinda, Rabu (6/5/2026).
Berbeda dari sistem sebelumnya yang lebih fokus pada kehadiran pegawai, aplikasi terbaru kini juga memantau dampak operasional selama WFH berlangsung. Komponen yang diukur mencakup penggunaan layanan digital, efisiensi energi, pembatasan perjalanan dinas, hingga penghematan anggaran.
Kepala Bidang Aplikasi dan Layanan E-Government Diskominfo Samarinda, Rahadi Rizal, mengatakan sebagian besar proses pelaporan nantinya akan berjalan otomatis melalui integrasi data antarperangkat daerah.
“Data yang sudah terintegrasi tidak perlu diinput ulang. Namun beberapa komponen seperti inventarisasi AC, lampu, dan kendaraan dinas masih perlu diisi manual oleh perangkat daerah,” kata Rizal mengutip laman resmi Pemkot Samarinda, Rabu (6/5/2026).
Menurut dia, data penggunaan fasilitas kantor menjadi indikator penting untuk melihat perubahan pola kerja ASN selama WFH berlangsung. Pemkot ingin mengetahui sejauh mana sistem kerja hybrid berdampak terhadap konsumsi energi dan biaya operasional pemerintahan.
Di sisi lain, Pemkot Samarinda juga tetap diwajibkan melaporkan pelaksanaan WFH secara berkala hingga ke pemerintah pusat. Laporan dari kabupaten/kota disampaikan terlebih dahulu ke pemerintah provinsi sebelum diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri.
Meski nilai efisiensi yang tercatat masih relatif kecil, Pemkot Samarinda menilai data tersebut menjadi awal untuk mengevaluasi efektivitas WFH, terutama di tengah dorongan digitalisasi birokrasi dan efisiensi belanja daerah. [RIL/DIAS]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
