KENAIKAN harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi mulai memantik kekhawatiran di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Pemerintah Kota (Pemkot) setempat memperingatkan potensi lonjakan harga bahan pokok dan penurunan daya beli masyarakat jika dampaknya tidak segera dikendalikan.
Sinyal itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Neneng Chamelia Shanti, Selasa (28/4/2026). Bagi warga, kenaikan BBM bukan sekadar angka di papan harga. Biaya angkut barang dipastikan ikut naik, dan ujungnya dirasakan di pasar.
“Tekanan ini berisiko mendorong inflasi sekaligus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama pada sektor layanan publik dan distribusi,” jelas Sekda Neneng.
Neneng menegaskan, tanpa langkah cepat dan terukur, kenaikan harga BBM dapat mengganggu program prioritas daerah hingga memicu gejolak sosial. Kelompok rentan seperti nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta angkutan umum disebut paling terdampak karena bergantung langsung pada biaya energi.
Dari sisi struktur biaya, Pemkot mencatat sektor transportasi menyumbang sekitar 30 persen dari Harga Pokok Produksi (HPP) logistik. Artinya, setiap kenaikan BBM berpotensi memicu efek berantai terhadap harga barang kebutuhan sehari-hari.
Dalam kerangka regulasi, Pemkot Samarinda memiliki ruang intervensi melalui kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, termasuk penguatan ketahanan energi dan efisiensi transportasi.
Untuk menahan dampak, Pemkot Samarinda menyiapkan operasi pasar murah secara berkala guna menjaga keterjangkauan harga pangan. Pengawasan distribusi juga diperketat melalui inspeksi mendadak untuk mencegah penimbunan dan spekulasi harga di tingkat pedagang.
Langkah lain yang ditempuh yakni memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran lewat koordinasi lintas sektor. Selain itu, kerja sama antar daerah diperkuat untuk menjaga pasokan pangan tetap stabil dan menekan biaya distribusi dari luar wilayah.
Di sisi hulu, Pemkot mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui program urban farming dan pemanfaatan pekarangan warga. Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah, sekaligus menjadi bantalan saat harga bergejolak.
Pemkot juga menyiapkan skema penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk intervensi cepat jika harga melonjak tajam. Pemantauan harga dan stok dilakukan rutin di pasar tradisional dan modern, disertai edukasi efisiensi energi kepada masyarakat.
Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diperkuat agar respons kebijakan lebih cepat dan tepat sasaran, dengan harapan tekanan inflasi tetap terkendali dalam waktu dekat. [RIL]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
