PRAKTIK parkir liar di sejumlah titik ramai Bontang mulai disorot serius. Pemerintah Kota melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menemukan indikasi ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dan pelaporan pajak parkir, memicu kekhawatiran kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Temuan itu mencuat dalam rapat koordinasi pengawasan parkir, Rabu (29/4). Kepala Bapenda Bontang, Natalia Trisnawati, menyebut persoalan parkir tidak lagi sekadar urusan ketertiban, tetapi sudah menyentuh aspek penerimaan daerah yang berpotensi hilang tanpa pengawasan ketat.
Di lapangan, aktivitas parkir di tepi jalan umum kerap berlangsung tanpa karcis dan tanpa sistem pencatatan yang jelas. Kondisi ini tidak hanya memicu keluhan masyarakat, tetapi juga membuka celah bagi penerimaan pajak yang tidak tercatat.
“Kalau tidak tertib, bukan hanya masyarakat yang dirugikan, tapi juga daerah. PAD dari sektor parkir bisa bocor,” kata Natalia.
Sejumlah lokasi dengan mobilitas tinggi menjadi sorotan, seperti kawasan Bontang City Mall (BCM), gerai Kopi Kenangan, hingga Mie Gacoan. Dari evaluasi awal, pelaporan pajak parkir di titik-titik tersebut dinilai belum mencerminkan volume kendaraan yang sebenarnya.
Perubahan pendekatan pun dilakukan. Jika sebelumnya pengawasan lebih banyak menyasar juru parkir di lapangan, kini Bapenda mengarahkan fokus ke pengelola usaha sebagai pihak yang memiliki kendali atas sistem parkir dan pelaporan pajak.
Langkah ini diambil setelah rapat mengungkap pola persoalan yang berulang, mulai dari parkir tanpa karcis, pengelolaan tidak transparan, hingga dugaan keterlibatan oknum dalam praktik yang tidak sesuai aturan.
Penertiban akan dilakukan bertahap dengan melibatkan Dinas Perhubungan dan aparat kelurahan. Kawasan BCM disebut menjadi titik awal, dengan inspeksi lapangan dijadwalkan dalam waktu dekat.
Selain penindakan, Pemkot Bontang menyiapkan penguatan regulasi melalui peraturan daerah (Perda) dan penerapan sanksi bagi pelanggaran. Upaya ini diharapkan tidak hanya menekan parkir liar, tetapi juga memperbaiki sistem pengelolaan secara menyeluruh.
Di sisi lain, masyarakat juga didorong berperan aktif dengan meminta karcis sebagai bukti pembayaran. Transparansi dari pengguna dan pengelola dinilai menjadi kunci untuk menutup celah kebocoran. [FR/ADS]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
