TRANSPARANSI rekrutmen tenaga kerja dalam program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi sorotan di daerah. Program nasional yang membuka lebih dari 35 ribu lowongan kerja ini diperkirakan menjangkau sekitar 1,56 juta warga desa di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur.
Perhatian muncul terkait akses masyarakat lokal terhadap peluang kerja tersebut. Warga berharap posisi yang tersedia, termasuk manajer koperasi, tidak didominasi pihak luar, melainkan memberi ruang bagi sumber daya manusia setempat.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas PPKUKM Kaltim, Ronny Suhendra, menegaskan bahwa proses teknis rekrutmen sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Daerah, kata dia, hanya menerima hasil akhir dari proses tersebut.
“Untuk posisi manajer koperasi desa dan kelurahan Merah Putih jumlahnya sekitar 30 ribu posisi. Teknisnya sepenuhnya kewenangan dari pusat, kami di daerah hanya menerima hasilnya,” ujar Ronny dalam Dialog Publika TVRI Kaltim, Senin (27/4/2026).
Di sisi lain, dukungan terhadap program ini tetap disampaikan pelaku koperasi di daerah. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Lempake, Adung KS Utomo, menyebut kebijakan tersebut memiliki tujuan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui kelembagaan koperasi.
Namun, ia menilai alur komunikasi kebijakan masih perlu diperbaiki. Menurut Adung, pengurus koperasi di daerah kerap memperoleh informasi program lebih dulu dari media sosial dibandingkan melalui jalur resmi pemerintah.
“Kebijakan yang diturunkan untuk koperasi Merah Putih tidak pernah kami dengar langsung. Justru lebih awal kami tahu dari media sosial,” katanya.
Adung juga menyoroti pentingnya penempatan manajer yang sesuai dengan karakter usaha di masing-masing wilayah. Ia menilai setiap koperasi memiliki potensi berbeda, mulai dari sektor pertanian, peternakan hingga perdagangan, sehingga membutuhkan pengelola yang memahami kondisi lokal.
Selain rekrutmen, kejelasan dukungan pembiayaan dan pengembangan usaha juga menjadi perhatian. Koperasi perintis di daerah saat ini disebut masih bertahan sambil menunggu kepastian dukungan lanjutan dari pemerintah.
Program Koperasi Merah Putih dinilai strategis bagi Kaltim, terutama dalam memperkuat ekonomi lokal di tengah percepatan pembangunan wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara. [RIL]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
