PERSOALAN sampah yang tak kunjung tuntas di sejumlah wilayah Bontang memicu ultimatum keras dari Wali Kota Neni Moerniaeni. Di hadapan 145 aparatur sipil negara (ASN), termasuk lurah yang baru dilantik, ia meminta pejabat wilayah segera menyelesaikan persoalan tersebut—atau mundur dari jabatannya.
Pernyataan itu disampaikan dalam arahan resmi Selasa (21/4/2026), dengan sorotan khusus pada kondisi kebersihan di Kelurahan Tanjung Laut Indah yang dinilai masih jauh dari harapan. Neni menilai persoalan sampah di tingkat kelurahan menunjukkan lemahnya respons dan eksekusi di lapangan.
“Tidak sekadar jadi lurah saja. Banyak permasalahan. Sampah masih di mana-mana. Saya minta segera diselesaikan. Kalau tidak sanggup, lebih baik mundur dan beri kesempatan kepada yang mampu,” ujar Neni.
Ultimatum tersebut menandai meningkatnya tekanan terhadap aparat wilayah di tengah keluhan warga soal lingkungan yang belum tertangani optimal. Bagi pemerintah kota, persoalan sampah bukan lagi isu teknis, melainkan indikator langsung kualitas pelayanan publik.
Neni menegaskan, lurah sebagai pemimpin terdepan harus mampu memastikan lingkungan bersih dan tertata. Ia menilai jabatan itu menuntut keberanian mengambil keputusan dan kehadiran nyata di tengah persoalan masyarakat, bukan sekadar administratif.
Di sisi lain, ia mengakui penanganan sampah tidak bisa dibebankan pada satu pihak. Koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kelurahan, dan partisipasi warga dinilai menjadi kunci. Namun, tantangan terbesar tetap pada perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.
“Merubah perilaku memang tidak mudah. Tapi kita tidak boleh menyerah. Lelah boleh, menyerah jangan,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Bontang mendorong gerakan “Gesit: Gerakan Sampahku Tanggung Jawabku” untuk memperkuat kesadaran individu. Program ini diarahkan agar perubahan dimulai dari tingkat rumah tangga, seiring penguatan peran aparatur di wilayah.
Meski memberikan apresiasi terhadap kinerja ASN, Neni menekankan standar pelayanan harus terus ditingkatkan. Ia mengingatkan bahwa aparatur pemerintah merupakan pelayan masyarakat yang bertanggung jawab memastikan akses layanan berjalan baik, termasuk dalam isu kebersihan lingkungan. [FR]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
