NIAT membangun pusat ekonomi warga desa di Kutai Timur (Kutim) rupanya tak semulus yang dibayangkan. Rencana besar mendirikan 141 Gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kini membentur tembok tebal: persoalan lahan.
Di atas kertas, proyek ini ditargetkan berdiri di 139 desa dan dua kelurahan. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Hingga awal Agustus 2026, baru 24 gedung yang berdiri tegak alias tuntas 100 persen. Sisanya? Masih berjuang menembus berbagai kerumitan tanah.
Data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kutai Timur mencatat rata-rata progres fisik memang sudah menyentuh 60 persen. Angka yang terbilang lumayan. Kendati begitu, ritme pekerjaan di puluhan titik terpaksa melambat karena lokasi yang diajukan dianggap jauh dari kata layak.
Kepala Diskop UKM Kutim, Marhadyn, tak menampik situasi tersebut. Hambatan paling besar justru datang dari ketersediaan lahan yang sesuai kriteria.
"Untuk sementara kendalanya memang lokasi. Sekarang pengajuan lokasi tidak langsung disetujui. Lokasi yang diajukan desa diseleksi agar benar-benar strategis," tegas Marhadyn saat ditemui di Sangatta.
Masalahnya bukan sekadar ada atau tidaknya tanah milik desa. Banyak lokasi usulan ternyata menyisakan pekerjaan rumah baru.
Hasil verifikasi lapangan menemukan 19 titik lahan ukurannya kelewat sempit—kurang dari 20 x 30 meter—atau posisinya 'tersembunyi' dari akses publik. Ada pula enam titik yang berdiri di atas kawasan rawa, serta lima lokasi yang butuh pengerjaan cut and fill cukup berat sebelum batu pertama ditancapkan.
Kerumitan tak berhenti di urusan fisik tanah. Empat titik masih tersangkut masalah perizinan di tingkat pemerintah daerah. Bahkan, ada satu lokasi yang gugur syarat lantaran jumlah penduduk desa setempat belum menyentuh angka 500 jiwa.
Kondisi ini bikin pergerakan di beberapa kawasan berjalan sangat lambat. Tiga desa—Sepaso Selatan, Kelinjau Ulu, dan Malupan—progresnya masih terseok di bawah 10 persen.
Sementara di Sangatta Utara, situasinya malah masih gelap. Pembangunan di kawasan ini belum menunjukkan tanda-tanda dimulai karena panitia masih berputar-putar mencari lahan yang pas.
Pemerintah daerah sengaja tak mau gegabah. Menutup mata soal kelayakan lokasi hanya akan membuat gedung yang terbangun kelak menjadi 'bangunan hantu' yang tak terpakai.
"Kami memperketat proses seleksi lokasi agar gedung KDKMP dibangun di kawasan yang mudah diakses masyarakat dan dapat dimanfaatkan secara optimal," lanjut Marhadyn.
Meski dibelit kendala, pengerjaan di titik lain tetap diupayakan berjalan. Catatan dinas menunjukkan 15 titik sudah menembus angka di atas 80 persen, sementara puluhan lokasi lainnya berada di rentang progres pertengahan.
Sikap hati-hati dalam menentukan titik lahan ini cukup beralasan. Gedung KDKMP bukan sekadar bangunan semen dan batu bata. Ini adalah program strategis nasional yang digadang-gadang jadi tulang punggung warga desa.
Begitu beroperasi, gedung ini bakal memegang peran vital. Bukan cuma jadi markas transaksi koperasi, tapi juga urat nadi penyaluran bantuan pemerintah—mulai dari beras bantuan pangan, pupuk bersubsidi untuk petani, hingga titik distribusi tabung LPG 3 kg agar tak jatuh ke tangan spekulan. (*)
