BANGUNAN fisik berdiri kokoh di puluhan desa. Catnya masih segar, atapnya menatap langit Kutai Timur dengan gagah. Namun, di balik megahnya 22 gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah rampung 100 persen itu, pintunya masih terkunci rapat. Belum ada aktivitas jual beli. Belum ada roda ekonomi yang berputar.
Masalahnya: aliran listrik belum tersambung, dan kran air bersih belum mengucurkan air.
Situasi ini menjadi potret dinamika pembangunan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kutai Timur. Di satu sisi, akselerasi fisiknya terbilang mengagumkan. Dari total 141 desa di Kutai Timur, sebanyak 116 desa sudah mengeksekusi pembangunan dengan pengerjaan rata-rata melampaui 60 persen. Bahkan 22 unit di antaranya siap pakai.
Sayangnya, menghidupkan mesin ekonomi desa tak secepat mendirikan dinding beton.
Dandim 0909/Kutai Timur Letkol CZI Zaenal Abidin membeberkan, selain urusan utilitas dasar seperti air dan listrik, persoalan status tanah masih membelenggu sejumlah wilayah. Pembangunan KDKMP mewajibkan lahan berdiri di atas aset resmi milik desa atau pemda yang sah secara hukum hibah.
"Di beberapa desa masih ada kendala lahan. Ada yang lokasinya kurang strategis, ada juga yang belum memenuhi persyaratan administrasi. Itu menjadi bahan evaluasi bersama pemerintah desa," ujar Zaenal di Sangatta, Kamis (23/7/2026).
TNI tak ingin gegabah. Pendampingan ketat dilakukan sejak lembar pertama berkas administrasi hingga peletakan batu terakhir. Langkah antisipatif ini diambil agar aset negara tidak memicu sengketa hukum di kemudian hari.
Bila infrastruktur dasar seperti jaringan listrik dan instalasi air sudah mengalir, amunisi dari pusat sejatinya telah menanti. Pemerintah pusat siap menggejot operasional koperasi melalui skema penyediaan fasilitas terpadu. Mulai dari interior toko, pasokan stok barang dagangan, hingga unit kendaraan operasional akan dilimpahkan melalui vendor resmi.
Artinya, begitu saklar listrik dinyalakan dan kran air dibuka, etalase koperasi bisa langsung terisi penuh.
Sinergi antara Kodim 0909/Kutai Timur dan Pemkab Kutai Timur kini terus dipacu untuk menembus sumbatan-sumbatan birokrasi dan teknis tersebut. Harapannya: gagasan besar menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi warga tak layu sebelum berkembang.
"Kami hanya mengawal, mulai dari administrasi sampai operasional agar program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Kami berharap koperasi ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi motor penggerak ekonomi desa," kata Zaenal mengakhiri. (*)
