Pranala.co, BERAU — Ketidakpastian ekonomi global mulai dirasakan oleh industri pertambangan batu bara. Sejumlah perusahaan dilaporkan mengurangi aktivitas produksi, bahkan ada yang menghentikan operasionalnya karena penurunan harga komoditas tersebut.
Kondisi ini memicu kekhawatiran akan meningkatnya angka pengangguran, terutama jika perusahaan mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawannya.
Hal tersebut menjadi perhatian DPRD Berau. Wakil Ketua DPRD Berau Subroto menilai dampak perlambatan industri tambang tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga dapat berimbas luas pada perekonomian daerah.
“Efek dominonya luas, ekonomi daerah juga menjadi taruhannya,” ujar Subroto.
Subroto mengingatkan pemerintah daerah untuk segera menyiapkan strategi jangka panjang agar perekonomian Berau tidak sepenuhnya bergantung pada sektor pertambangan.
Menurutnya, potensi PHK massal harus diantisipasi sejak dini. Jika pengurangan tenaga kerja terjadi secara besar-besaran, angka pengangguran terbuka di daerah itu diperkirakan akan meningkat.
Ia juga meminta perusahaan tambang tetap memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal, khususnya jika terjadi penyesuaian jumlah pekerja.
“Kalau memang terjadi PHK massal, pesan saya kepada perusahaan tetap memprioritaskan tenaga kerja lokal,” katanya.
Subroto menambahkan, perusahaan seharusnya memberikan kesempatan bagi pekerja lokal yang telah memiliki pengalaman untuk meningkatkan jenjang kariernya.
Sebagai contoh, pekerja yang sebelumnya berposisi sebagai helper atau karnet dapat dipromosikan menjadi operator apabila dinilai telah memiliki kemampuan yang memadai.
“Jangan sampai alasan pengurangan tenaga kerja justru lebih banyak menyasar pekerja lokal, sementara tenaga kerja dari luar daerah tidak tersentuh,” tegasnya.
Selain itu, Subroto juga menilai komposisi tenaga kerja lokal di perusahaan tambang masih perlu ditingkatkan.
Saat ini, menurutnya, rata-rata tenaga kerja lokal di perusahaan tambang sekitar 60 persen. Ia berharap angka tersebut dapat ditingkatkan hingga mencapai 80 persen.
Dengan demikian, apabila terjadi pengurangan tenaga kerja, dampaknya terhadap masyarakat Berau dapat diminimalkan.
Subroto juga mengimbau masyarakat agar tidak terlalu bergantung pada sektor tambang sebagai sumber utama pekerjaan.
Ia menilai masih banyak sektor lain yang memiliki peluang kerja, salah satunya sektor perkebunan yang hingga kini justru masih kekurangan tenaga kerja.
“Padahal orang luar saja bisa bekerja di kebun, masa orang lokal tidak mau,” ujarnya.
Lebih jauh, Subroto menekankan pentingnya pengembangan sektor hilirisasi industri sebagai solusi jangka panjang untuk membuka lapangan kerja baru di Berau.
Ia mencontohkan potensi besar dari komoditas kelapa sawit yang selama ini dihasilkan di daerah tersebut.
Setiap hari, ribuan ton minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dikirim keluar daerah tanpa melalui proses pengolahan lanjutan di Berau.
Menurutnya, jika daerah mampu membangun industri pengolahan sendiri, seperti pabrik minyak goreng atau produk turunan lainnya, maka peluang penyerapan tenaga kerja akan semakin besar.
“Bahkan bisa lebih besar dari sektor tambang,” jelasnya.
Karena itu, DPRD Berau mendorong pemerintah daerah agar serius mengembangkan sektor hilirisasi industri sehingga perekonomian daerah memiliki sumber pertumbuhan baru ketika sektor tambang mulai mengalami penurunan.
“Kami di DPRD sudah sering menyampaikan bahwa hilirisasi sangat penting untuk masa depan Berau,” pungkasnya. (ADS/DPRD BERAU)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
