BONTANG – Ketua Sementara DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyoroti buruknya kondisi trotoar di Bontang Kuala yang mengancam keselamatan warga. Ia mengkritik Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang yang dinilai lamban dalam menangani masalah ini.
Menurut Andi Faizal, meskipun tanggung jawab perbaikan trotoar berada di tangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) sebagai bagian dari kewenangan pemerintah pusat, Pemkot Bontang seharusnya tidak tinggal diam.
“Pemerintah daerah harus lebih sigap dan responsif, terutama karena trotoar adalah akses vital bagi warga, terutama saat banjir rob,” ungkapnya.
Ketergantungan pemerintah daerah pada anggaran pusat juga menjadi perhatian Andi Faizal. Ia menekankan bahwa dalam kondisi mendesak, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi keselamatan warga.
“Jangan hanya menunggu dana pusat. Jika situasi mendesak, seperti yang terjadi di depan RS Amalia, perbaikan bisa dilakukan dengan APBD Bontang. Hal serupa seharusnya bisa dilakukan untuk trotoar Bontang Kuala,” tegasnya.
Tidak hanya itu, proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Bontang Kuala juga turut disorot Andi Faizal. Ia menilai pembongkaran trotoar kayu untuk pemasangan PJU telah memperburuk kondisi dan menimbulkan kecelakaan akibat trotoar yang tak kunjung diperbaiki.
“Keselamatan warga harus diutamakan. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk segera memulihkan trotoar yang dibongkar demi keamanan bersama,” katanya.
Andi Faizal mendesak Pemkot Bontang untuk segera bertindak dan tidak menunda-nunda perbaikan.
“Warga tidak bisa dibiarkan terus-menerus menghadapi risiko ini. Pemerintah harus segera berkoordinasi dengan pihak terkait atau menggunakan APBD jika perlu, untuk mempercepat proses perbaikan,” pungkasnya. (*)
*) Ikuti berita terbaru PRANALA.co di Google News ketuk link ini dan jangan lupa difollow
Comments 1