Pranala.co, SAMARINDA – Dunia maya kembali riuh. Kali ini karena sebuah unggahan di media sosial yang menuding biaya perjalanan dinas Dinas Pariwisata Kalimantan Timur (Dispar Kaltim) mencapai hampir Rp1 miliar.
Unggahan itu langsung memicu gelombang reaksi dari publik. Banyak warganet mempertanyakan kebenaran angka fantastis tersebut, apalagi di tengah dorongan pemerintah untuk efisiensi anggaran daerah.
Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, dengan tegas membantah kabar itu. Ia menyebut informasi tersebut menyesatkan dan tidak sesuai dengan realisasi anggaran sebenarnya.
“Data yang beredar di media sosial itu berasal dari dokumen usulan tahun sebelumnya. Angka itu belum melalui proses rasionalisasi dan tidak mencerminkan realisasi,” tegas Ririn di Samarinda.
Menurutnya, tidak ada kegiatan di Dispar Kaltim yang menganggarkan perjalanan dinas hingga Rp1 miliar.
“Rata-rata anggaran perjalanan dinas per kegiatan hanya sekitar Rp30 juta hingga Rp36 juta. Total perjalanan dinas kami selama satu tahun sekitar Rp300 juta,” jelasnya.
Ririn menduga unggahan tersebut memuat data awal sebelum dilakukan penyesuaian sesuai arahan efisiensi dari Gubernur Kaltim.
“Sistem keuangan internal kami tidak mencatat angka-angka seperti itu. Proses penyusunan APBD selalu terbuka untuk koreksi dan rasionalisasi,” ujarnya.
Ia juga memastikan, seluruh kegiatan Dispar Kaltim telah melewati proses pengawasan dan pelaporan keuangan yang transparan.
Ke depan, Ririn menegaskan pihaknya akan lebih fokus pada program pariwisata yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan pada kegiatan administratif semata.
“Kami lebih banyak memanfaatkan teknologi seperti Zoom Meeting dan Forum Group Discussion (FGD) untuk efisiensi, sesuai arahan Gubernur,” ungkapnya.
Langkah itu diharapkan dapat menekan biaya tanpa mengurangi kualitas koordinasi antarinstansi dan stakeholder pariwisata.
Ririn juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi dari sumber resmi.
“Kami terbuka untuk memberikan data anggaran yang benar. Jangan sampai informasi salah malah menyesatkan publik,” tandasnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
