FORUM Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kota Bontang memperketat standar keselamatan kapal wisata Bontang seiring meningkatnya minat wisatawan menikmati keindahan bahari di kawasan pesisir Kota Taman.
Pengawasan ketat ini diberlakukan setelah ditemukan masih banyaknya armada laut yang belum memenuhi kriteria keselamatan, administrasi pelayaran, hingga jaminan perlindungan asuransi penumpang.
Ketua Forum Pokdarwis Kota Bontang, I Gede Astriawan, menegaskan keselamatan wisatawan menjadi prioritas utama ketimbang sekadar mengejar target angka kunjungan.
"Kami ingin destinasi wisata di Bontang benar-benar menjadi lebih baik. Bukan hanya ramai dikunjungi, tetapi yang paling utama adalah menjamin keselamatan wisatawan," kata I Gede kepada Pranala.co, Rabu (19/8/2026).
Wajib Gunakan Jaket Pelampung dan Pendataan Manifes
Satu di antara aturan krusial yang kini diberlakukan yakni penggunaan alat keselamatan atau life jacket. Pemandu maupun kru kapal diwajibkan memasangkan langsung jaket keselamatan kepada setiap penumpang sebelum kapal bertolak dari dermaga.
I Gede menegaskan tidak ada toleransi bagi wisatawan yang menolak mematuhi regulasi dasar tersebut.
"Kalau ada yang tidak mau memakai alat keselamatan, lebih baik tidak ikut berangkat. Itu demi meminimalkan risiko fatal di laut," tegasnya.
Selain jaminan keselamatan fisik, seluruh operator penyeberangan diwajibkan menyusun manifes penumpang secara mendetail. Langkah ini diambil untuk mengatasi kelemahan pencatatan data yang selama ini dinilai kurang optimal.
"Ke depan kami ingin seperti sistem di penerbangan. Sebelum kapal berangkat, data penumpang sudah diserahkan sehingga ketika terjadi musibah semuanya mudah dilacak," ujar I Gede.
Status Kapal Nelayan dan Masalah Perizinan Armada
Hasil pendataan sementara Forum Pokdarwis menunjukkan sebagian besar armada yang melayani pelancong masih berstatus kapal perikanan atau kapal nelayan, bukan kapal khusus pariwisata.
"Yang menjadi kapal wisata secara penuh sebenarnya belum banyak. Sebagian masih kapal nelayan yang digunakan untuk mengangkut wisatawan. Angka pastinya masih kami data karena ada pemilik yang memiliki hingga sepuluh kapal," tuturnya.
Saat ini Pokdarwis telah menghimpun enam komunitas kapal wisata serta lima kelompok penyedia jasa open trip yang telah terorganisasi. Kendati demikian, persoalan izin resmi kapal penumpang wisata di Bontang masih menjadi kendala utama.
Berdasarkan informasi dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), skema perizinan yang tersedia saat ini baru mencakup armada angkut barang dan kapal perikanan.
"Kami berharap OPD terkait tidak mempersulit, tetapi membantu pelaku wisata dalam proses perizinan. Informasi yang kami terima, izin kapal wisata belum diterbitkan di Bontang," ucap I Gede.
Dukungan Titik Keberangkatan Terpadu dan Kolaborasi Lintas Sektor
Untuk mengurai hambatan tersebut, Pokdarwis mendukung penuh rencana pemerintah daerah menetapkan titik khusus keberangkatan wisata bahari. Keberadaan dermaga terpadu ini diyakini mempercepat verifikasi manifes dan pengawasan pelayaran.
Selain itu, skema jaringan komunikasi darurat tengah dibentuk dengan melibatkan Dinas Pariwisata, KSOP, BPBD, Damkar, Satpolairud, TNI AL, hingga fasilitas kesehatan.
Luas wilayah Kota Bontang yang 70 persennya merupakan perairan menjadikan sektor bahari sebagai tumpuan utama ekonomi kreatif lokal.
"Harapan kami semua pihak mendukung pengembangan wisata bahari Bontang. Kami ini perintis yang ingin ikut menyukseskan program pemerintah," pungkasnya. (*)
