KEUANGAN daerah boleh saja tertekan. Namun, urusan dapur para pencetak generasi bangsa tak boleh ikut padam.
Prinsip itulah yang kini dipegang Pemerintah Kota Bontang. Di tengah himpitan fiskal daerah yang cukup berat, Pemkot Bontang memutuskan tetap menggelontorkan anggaran raksasa senilai Rp66 miliar tahun ini.
Dana segar tersebut dialokasikan khusus untuk menjaga napas dapur para guru swasta dan penggiat keagamaan di Kota Bontang.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, merinci angka fantastis tersebut. Sebanyak Rp43 miliar dialokasikan khusus untuk menopang hidup para guru swasta. Sementara Rp23 miliar sisanya disalurkan bagi para penggiat agama yang setia membina moral warga.
Bagi Neni, langkah ini bukan sekadar bagi-bagi bantuan sosial, melainkan investasi moral dan kualitas SDM yang tak bisa ditawar.
"Bantuan ini adalah bentuk tanggung jawab bersama. Kami hadir, tapi lembaga swasta juga harus memastikan mutu pendidikannya terus meningkat," kata Neni.
Neni sadar betul, membangun kota tak bisa mengandalkan sekolah negeri semata. Sekolah swasta dan para penggiat agama merupakan benteng terdepan dalam membentuk karakter generasi muda.
Namun, cerita di balik angka Rp66 miliar ini tak sepenuhnya manis. Ada realitas pahit yang harus ditelan. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memaksa Pemkot Bontang mengambil keputusan sulit: mengunci rapat pintu bagi penerima baru.
Neni menegaskan, tahun ini tidak ada penambahan kuota penerima insentif, baik untuk kelompok guru swasta maupun penggiat agama.
"Kita sudah tidak menerima yang baru. Kondisi APBD kita cukup berat," ujar Neni berterus terang.
Pilihan pahit ini diambil demi menyelamatkan mereka yang sudah ada. Dibanding memaksakan ekspansi yang berisiko membuat anggaran jebol, Pemkot memilih fokus mempertahankan kesejahteraan penerima manfaat yang sudah terdata.
Langkah bertahan ini memutus ketidakpastian finansial para pendidik swasta. Mereka yang terdaftar setidaknya bisa bernapas lega karena haknya dipastikan aman.
"Penambahan kemungkinan tidak ada lagi. Tapi yang sudah berjalan, kesejahteraannya tetap kita pertahankan," tegas Neni. (*)
