Tol Balikpapan-Samarinda Gratis Dua Pekan

Gerbang tol Karang Joang di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) di Kalimantan Timur.

pranala.co – Presiden Joko “Jokowi” Widodo meresmikan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda seksi 1 dan 5 di Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (25/8). Jalan tol sepanjang 97,99 kilometer menghubungkan dua kota utama Kaltim menjadi pertama di Pulau Kalimantan. 

“Tol Balikpapan-Samarinda ini akan mendukung perekonomian masyarakat, karena lebih mempercepat pembangunan Kaltim,” kata Presiden Jokowi, saat meresmikan penggunaan Tol Seksi 1 dan 5 di Pintu Tol Manggar Balikpapan dalam akun Instagram Pemprov Kaltim, Selasa (24/8).

Peresmian Tol Seksi I dan V atau lebih dikenal Tol Samboja-Balikpapan berlangsung singkat, saat tiba di lokasi, Presiden Jokowi mendapat penjelasan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seputar pembangunan Tol yang sudah dibangun sejak tahun 2009.

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda menghubungkan dua kota utama di Kaltim sepanjang 97,99 kilometer. Khusus jalan tol seksi 5 ditangani konsorsium Beijing Urban Construction Grup dan PT Wijaya Karya (Wika).

Sudah hampir enam tahun konsorsium ini mengerjakan proyek jalan tol menghubungkan Manggar Balikpapan-Kilometer 13 sepanjang 11,09 kilometer dengan alokasi anggaran pinjaman dana Tiongkok sebesar Rp848 miliar.

Adapun jalan tol seksi 1 menghubungkan rute Kilometer 13 Balikpapan-Samboja Kutai Kartanegara sejauh 22,03 kilometer. Pembangunan jalan tol seksi 1 menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim.

Sedangkan dua tahun lalu, Jokowi sudah meresmikan jalan tol yang sama di mana saat itu adalah seksi 2, 3, dan 4 menghubungkan Samboja Kutai Kartanegara-Palaran Samarinda sepanjang 64,87 kilometer. Pembangunan jalan tol rure ini menjadi tanggung jawab PT Jasa Marga (Persero).

Pihak Jasa Marga juga dipercaya mengelola Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Perusahaan negara ini berpengalaman membangun jalan tol sekaligus pengoperasian.

Selama bertahun-tahun, Jasa Marga berpengalaman membangun jalan tol di Indonesia. Sedangkan, arus pengguna jalan tol Balikpapan–Samarinda diprediksi saat itu diperkirakan mencapai 10 ribu kendaraan per hari, sehingga investor harus berkolaborasi dengan pemerintah dalam mewujudkannya.

Presiden Jokowi meresmikan ditandai dengan penekanan tombol sirene sebagai simbol beroperasinya Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Peresmiannya didampingi para jajarannya seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Kaltim Isran Noor, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Selesai prosesi seremoni, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda secara resmi beroperasi menghubungkan arus transportasi di Kaltim. Pihak otoritas pengelola jalan tol pun masih menggratiskan penggunaan jalan  selama dua pekan ke depan. 

“Insya Allah, sejak pukul 02.00 dini hari nanti (Rabu (25/8) dibuka untuk umum dan selama 2 pekan digratiskan,” terang Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Peresmian jalan tol di Kaltim masih menyisakan masalah di mana ada warga RT 43 Kelurahan Karang Joang Balikpapan menuntut pelunasan ganti rugi pembebasan lahan. 

“Kami sebenarnya mau melakukan aksi, melakukan blokade jalan di kawasan Jalan Tol Seksi I.  Kami sangat menghargai Bapak Presiden RI Joko Widodo maka tidak kami lakukan,” kata Koordinator Warga Jalan Tol Seksi I RT 43 KM 23 Kelurahan Karang Joang Balikpapan Utara, Pangeran, Senin (23/8). 

Meskipun demikian, Pangeran menitip pesan agar presiden memperhatikan nasib warga terdampak pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Terutama saat presiden bertandang dan meninjau pembangunan infrastruktur di Kaltim. 

Pangeran mengatakan, warga sudah berusaha menyuarakan keinginannya dengan menggelar pertemuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Pemkot Balikpapan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Terdapat 47 warga mengklaim memiliki 39 lahan yang terdampak pembangunan jalan tol. Lahan tersebut berupa perkebunan warga yang totalnya senilai Rp28 miliar. 

Lahan mereka sudah dilakukan verifikasi oleh BPN, PUPR bahkan sudah ditetapkan sidang pengadilan dan dananya sudah tersedia di Pengadilan Negeri Balikpapan. (*)

More Stories
Perusahaan di Bontang Wajib Patuhi Perda No 10 Tahun 2018!