Samarinda, PRANALA.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyatakan komitmennya untuk berpihak pada kepentingan rakyat dalam menghadapi persoalan aktivitas hauling batubara ilegal yang dikeluhkan masyarakat dari wilayah Muara Kate hingga Batu Kajang, Kabupaten Paser.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam aksi damai yang digelar warga di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (15/4/2025), menyoroti dampak langsung hauling ilegal terhadap keselamatan warga dan kerusakan fasilitas umum.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud—akrab disapa Gubernur Harum—secara langsung menerima perwakilan demonstran dalam sebuah dialog terbuka di Ruang Ruhui Rahayu. Dialog ini dihadiri pula jajaran Pemprov, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil, termasuk Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim.
“Saya tegaskan, pemerintah berpihak kepada rakyat. Tidak ada izin yang akan kami berikan kepada perusahaan yang membahayakan keselamatan warga. Kami hadir untuk melindungi,” tegas Gubernur Kaltim dalam dialog tersebut.
Ia juga menyatakan akan segera mengambil langkah konkret. Salah satunya dengan berkoordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan masyarakat secara menyeluruh.
“Langkah hukum akan kami dorong secara transparan. Kami ingin memastikan bahwa ruang hidup masyarakat tidak dikorbankan oleh aktivitas pertambangan yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.
Gubernur Kaltim menekankan pentingnya menciptakan keadilan dan menjaga ekosistem sosial yang aman. Ia pun mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama mengawal penegakan hukum agar tidak ada lagi warga yang merasa terancam di tanahnya sendiri.
Aksi damai tersebut berjalan tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Perwakilan masyarakat menyampaikan harapan agar aspirasi mereka benar-benar ditindaklanjuti, terutama dalam memastikan keselamatan warga dan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat aktivitas hauling ilegal.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, yang turut hadir mendampingi, menyatakan bahwa hasil pertemuan akan ditindaklanjuti dengan mekanisme kerja lintas sektor untuk memastikan semua pihak bertanggung jawab menjalankan aturan. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 2