Pranala.co, BALIKPAPAN — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Balikpapan belum berjalan semulus harapan. Pemerintah kota dihadapkan pada berbagai kendala mulai dari kelayakan pangan, rantai pasok, hingga risiko inflasi lokal.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan Muhaimin mengakui, pelaksanaan program ini jauh lebih kompleks daripada sekadar mengantar makanan ke sekolah.
“Ternyata masalahnya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau kita berpikir hanya mengantar makanan, bisa-bisa basi di jalan. Itu yang sudah terjadi di beberapa daerah lain,” ujarnya.
Menurut Muhaimin, durasi antara proses memasak hingga makanan tiba di tangan siswa menjadi titik paling krusial. Jika tidak diawasi dengan baik, makanan berisiko tidak layak konsumsi.
Untuk itu, Pemkot menekankan pentingnya sosialisasi kepada orang tua murid agar mereka ikut mengawasi kualitas makanan yang diterima anak-anaknya.
Selain itu, Sentra Penyediaan Makanan Bergizi (SPBG) di Balikpapan masih minim. Padahal, fasilitas ini menjadi tulang punggung utama pelaksanaan program.
“Banyak yang mendaftar jadi penyedia, tapi tak semua memenuhi syarat. Harus ada ahli gizi dan sarjana kesehatan lingkungan. Ini yang jadi kendala besar,” kata Muhaimin.
Baru 17 Persen Siswa yang Tersentuh
Dari target 65 SPBG, Pemkot berharap minimal 50 persen bisa terealisasi tahun depan. Saat ini, baru sekitar 17 persen dari 150 ribu siswa yang sudah merasakan manfaat program MBG.
Muhaimin optimistis, dengan forum-forum diskusi dan dukungan lintas sektor, pelaku usaha katering di Balikpapan akan terdorong untuk melengkapi persyaratan agar bisa bergabung.
Masalah lain datang dari rantai pasok. Hampir semua bahan pangan di Balikpapan masih didatangkan dari luar daerah, mulai dari telur, sayur, daging, hingga beras.
“Telur kita impor, sayur impor, daging juga dari luar daerah. Kalau permintaan naik 50 persen, pasti memicu inflasi,” jelasnya.
Dengan harga satu porsi MBG yang ditetapkan Rp12 ribu, pemerintah kota kesulitan menjaga stabilitas harga di tengah tingginya biaya transportasi dan distribusi bahan pangan.
Di lapangan, guru juga ikut terdampak. Mereka kini harus membantu mengumpulkan ompreng atau wadah makanan dari siswa setiap hari. Sementara fasilitas penyimpanan makanan masih terbatas.
“Kadang jarak antara pengantaran dan jam makan bisa 30 menit lebih. Kalau tidak ada tempat penyimpanan yang baik, kualitas makanan bisa menurun,” terang Muhaimin.
Untuk menekan risiko itu, Pemkot Balikpapan telah mengusulkan penyesuaian harga ke Satgas Kepresidenan MBG. Menurut Muhaimin, standar harga Rp12 ribu per porsi tak bisa disamaratakan antarwilayah.
“Karakteristik daerah penghasil pangan seperti Pulau Jawa berbeda dengan Balikpapan. Jadi harga MBG seharusnya disesuaikan dengan kondisi lokal,” tegasnya.
Satuan Tugas Pangan Balikpapan kini bekerja ekstra menjaga harga bahan pokok agar tetap stabil. Pasalnya, komoditas seperti cabai dan kangkung saja sudah kerap memicu inflasi di kota minyak itu.
Muhaimin menegaskan, tanpa dukungan kuat dari pemerintah pusat, program ini sulit berjalan maksimal. Meski begitu, Pemkot berkomitmen untuk terus mendorong pelaksanaan MBG demi pemenuhan gizi anak-anak Balikpapan.
“Ini investasi jangka panjang. Kita ingin generasi mendatang tumbuh sehat, cerdas, dan kuat,” jelas dia. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
