KOTA Bontang mulai menggeser titik berat pembangunan sumber daya manusia (SDM): dari ruang kelas ke perpustakaan sekolah.
Melalui sosialisasi pengelolaan perpustakaan berbasis komponen akreditasi tahun 2026, pemerintah menegaskan bahwa perpustakaan tidak lagi sekadar pelengkap administratif, melainkan pusat pembentukan kualitas generasi.
Kegiatan yang digelar di Gedung Mini Teater Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Selasa (14/4/2026), itu diikuti kepala sekolah SD–SMP serta pengelola perpustakaan se-Kota Bontang.
Staf Ahli Pembangunan, Kemasyarakatan, dan SDM Lukman, yang mewakili Wali Kota, menyebut arah kebijakan ini berkaitan langsung dengan posisi strategis Bontang sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Bontang tidak boleh hanya menjadi penonton. Kualitas SDM harus disiapkan, dan itu ditentukan oleh kualitas pendidikan,” kata Lukman.
Dalam forum tersebut, Pemkot Bontang secara terbuka mengkritik paradigma lama yang menempatkan perpustakaan hanya sebagai ruang buku.
Menurut Lukman, pendekatan itu harus diakhiri. Perpustakaan, kata dia, justru merupakan “jantung” literasi yang menentukan kualitas berpikir siswa.
“Dari perpustakaan lahir generasi yang cerdas, adaptif, dan inovatif,” ujarnya.
Pesan ini menjadi penegasan bahwa transformasi pendidikan tidak cukup hanya pada kurikulum, tetapi juga pada ekosistem belajar—termasuk penguatan perpustakaan.
Di tengah perubahan teknologi, perpustakaan sekolah juga dituntut beradaptasi. Tidak lagi bergantung pada koleksi fisik, tetapi juga menyediakan akses digital yang luas.
Pemkot Bontang mendorong agar perpustakaan menjadi jembatan informasi yang relevan bagi siswa di era digital.
“Perpustakaan harus membuka akses pengetahuan yang setara, termasuk melalui sistem berbasis teknologi,” kata Lukman.
Sosialisasi ini juga menekankan pentingnya akreditasi sebagai indikator mutu, bukan sekadar kewajiban administratif.
Pengelolaan perpustakaan diminta dilakukan secara profesional—mulai dari kelengkapan koleksi, kualitas layanan, hingga peningkatan kompetensi tenaga pengelola.
“Akreditasi adalah tolok ukur kualitas layanan. Ini cermin apakah kita sudah memenuhi standar nasional atau belum,” ujarnya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang, Retno Febriaryanti, menjelaskan kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain dari Perpustakaan Nasional RI (daring), praktisi pendidikan, serta organisasi perpustakaan daerah.
Forum ini diharapkan menjadi ruang berbagi praktik baik antar sekolah sekaligus memperkuat sinergi pengelolaan perpustakaan. [PPID]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
