KONDISI keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur alias Pemprov Kaltim kini sedang tidak baik-baik saja. Hingga pertengahan 2026, kas daerah mengalami tekanan berat akibat realisasi pendapatan yang belum optimal dan mandeknya kucuran dana dari pusat.
Kondisi fiskal yang seret ini memaksa Pemprov Kaltim mengambil langkah darurat. Nilai penyesuaian belanja daerah pada semester pertama tahun ini diperkirakan menembus angka Rp2 triliun.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Sri Wahyuni, mengungkapkan bahwa pemerintah kini sedang menyisir pos pengeluaran yang bisa dipangkas. Fokus utama radar efisiensi ini menyasar langsung pada biaya operasional perkantoran.
Menariknya, salah satu opsi ekstrem yang kini sedang digodok adalah mengubah pola kerja para Aparatur Sipil Negara (ASN). Skema bekerja dari rumah alias Work From Home (WFH) berpeluang besar diterapkan kembali demi menekan pengeluaran rutin kantor.
“Yang sedang kami lihat adalah belanja operasional. Ada beberapa alternatif yang sedang dikaji, termasuk pola kerja pegawai, tetapi belum diputuskan,” ujar Sri Wahyuni usai rapat evaluasi APBD bersama DPRD Kaltim.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Sri berkaca pada pengalaman masa lalu, di mana sistem kerja jarak jauh terbukti ampuh menghemat anggaran operasional secara signifikan.
Jika kebijakan ini benar-benar diketuk, Pemprov Kaltim memastikan bakal memperkuat sistem layanan berbasis digital. Sri menjamin, penghematan besar-besaran ini tidak akan mengorbankan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
“Prinsipnya pelayanan publik tidak boleh terganggu. Karena itu sistem daring dan layanan digital akan terus diperkuat,” tegas Sri.
Sinyal bahaya ini kian nyata jika melihat angka riil di lapangan. Hingga paruh pertama 2026, realisasi pendapatan daerah Kaltim ternyata baru menyentuh angka 34 persen dari target APBD.
Sri mengakui, perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini memukul daya beli dan kepatuhan warga dalam membayar pajak. Alhasil, pemprov kini harus berkejaran dengan waktu untuk menggenjot sektor potensial lain.
Sektor-sektor seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama (BBNKB), hingga Pajak Alat Berat kini dipaksa bekerja ekstra keras untuk menambal lubang kas daerah.
“Kami berupaya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan kebutuhan belanja pembangunan agar program-program prioritas tetap bisa berjalan,” tambahnya.
Merespons situasi darurat ini, Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menilai langkah rasionalisasi anggaran Rp2 triliun tersebut adalah pil pahit yang realistis. Keuangan daerah tidak boleh dipaksakan bocor di tengah ketidakpastian.
“Paling tidak ini menjadi langkah awal untuk mengamankan kondisi kas daerah sambil menunggu perkembangan pendapatan,” kata Sarkowi.
Meski begitu, politikus Golkar ini mengingatkan agar efisiensi belanja tidak dijadikan satu-satunya tumpuan. Sarkowi mendesak Pemprov Kaltim untuk lebih agresif menagih komitmen pemerintah pusat terkait percepatan pencairan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Sebab, bagaimanapun juga, urat nadi pembangunan proyek-proyek besar di Kaltim sangat bergantung pada ketepatan waktu transfer dana dari Jakarta. [DIAS]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
