TUJUH fraksi di DPRD Kaltim bergantian menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Nota Keuangan dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kaltim 2025, Senin (15/6/2026). Rapat paripurna ke-14 ini menjadi panggung penting untuk menguji sejauh mana anggaran daerah benar-benar mengalir ke urat nadi masyarakat.
Dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel dan Ananda Emira Moeis, suasana rapat terasa dinamis saat para juru bicara fraksi naik ke podium. Mereka membawa tumpukan dokumen berisi catatan, kritik, sekaligus evaluasi tajam terkait realisasi anggaran tahun lalu.
Fadly Imawan membuka suara mewakili Fraksi Partai Golkar, disusul keheningan ruang sidang saat Andi Muhammad Afif Rayhan Harun dari Fraksi Gerindra menyampaikan poin-poin kritisnya.
Suasana semakin berbobot ketika Didik Agung Eko Wahono (PDI Perjuangan), Sulasih (PKB), Abdul Giaz (PAN-NasDem), Subandi (PKS), hingga Agus Aras (Demokrat-PPP) bergantian menguliti draf laporan pemerintah.
Inti dari interupsi dan catatan mereka serupa: memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD Kaltim 2025 dikelola secara transparan, akuntabel, dan tidak meleset dari sasaran kesejahteraan publik.
Sektor pendidikan, infrastruktur pelosok, hingga serapan anggaran yang lambat disinyalir menjadi sorotan utama yang diajukan para legislator.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang duduk mendengarkan langsung dari kursi eksekutif, tampak menyimak dengan saksama. Tidak ada raut defensif, ia justru menyambut rentetan kritik tersebut dengan tangan terbuka.
Bagi Seno Aji, sinergi antara Karang Paci (DPRD) dan Pemprov Kaltim adalah pilar utama untuk menjaga uang rakyat. Kritik dari legislatif dinilai bukan sebagai serangan politik, melainkan vitamin untuk perbaikan kinerja birokrasi.
“Berbagai pandangan, saran, hingga kritik konstruktif yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan kami,” ujar Seno Aji usai rapat.
Ia memastikan pihak eksekutif segera menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut. Pemprov berkomitmen agar kebijakan anggaran ke depan bisa memberikan dampak yang jauh lebih nyata bagi masyarakat Bumi Etam.
Pemprov Kaltim dijadwalkan bakal memberi jawaban resmi Gubernur atas pandangan fraksi-fraksi ini pada rapat paripurna selanjutnya. [RIL]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
