PEMERINTAH Kota Bontang akhirnya kehabisan kesabaran. Menghadapi banjir rob tahunan yang terus-menerus merendam Jalan Piere Tendean—akses tunggal menuju kawasan wisata ikonik Bontang Kuala—Pemkot memutuskan berhenti berharap pada pemerintah pusat.
Langkah berani pun diambil. Pemkot Bontang memastikan bakal mengucurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai tahun 2027 mendatang untuk membenahi jalan tersebut secara mandiri.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa daerahnya tidak bisa lagi berpangku tangan melihat aktivitas ekonomi warga lumpuh setiap kali air laut pasang. Sikap tegas ini diambil setelah melihat alokasi anggaran dari pusat yang dinilai sangat jauh dari kata cukup.
“Kalau hanya Rp1 miliar, itu tidak cukup. Tidak bisa kita biarkan terus-menerus seperti ini. Jadi tahun depan kita gunakan APBD,” ujar Neni dengan nada bicara meninggi, usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Bontang, Senin (15/6/2026).
Keputusan melepas ketergantungan dari pusat ini bukan tanpa alasan. Neni membeberkan, dalam komunikasi terakhir, pemerintah pusat menilai kondisi aspal di Jalan Piere Tendean masih masuk kategori layak. Walhasil, proyek penanganan rob di sana tidak masuk dalam skala prioritas nasional.
“Kita dianggap jalannya masih bagus, jadi tidak masuk prioritas. Padahal saat rob datang, itu sangat mengganggu aktivitas masyarakat,” keluh Neni.
Gerah dengan penilaian yang terkesan menutup mata terhadap realitas di lapangan, Pemkot Bontang langsung menggelar koordinasi kilat bersama Wakil Wali Kota dan DPRD Bontang. Kesepakatannya bulat: ambil alih.
“Ya sudah, kita selesaikan sendiri. Mau sampai kapan menunggu? Kondisi banjir rob ini terus terjadi,” cetusnya.
Strategi Peninggian Jalan Rp40 Miliar
Secara teknis, perbaikan ini tidak akan berjalan instan. Anggaran jumbo sebesar Rp40 miliar disiapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Proyek fisik ini nantinya akan menyasar jalan sepanjang 800 meter, mulai dari gerbang masuk Bontang Kuala hingga ke area parkir utama.
Kepala Dinas Pekerjaan Utama dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang, Muh. Eddy Prabowo, menjelaskan bahwa peninggian jalan akan dilakukan secara bertahap demi menjaga mobilitas warga agar tidak mati total selama proyek berjalan.
“Kita bangun satu sisi dulu. Jadi ketika rob, masyarakat masih bisa beraktivitas. Ini solusi paling memungkinkan,” terang Eddy.
Sisi kiri jalan akan menjadi prioritas utama pembenahan. Sementara untuk sisi kanan, Eddy mengakui tantangannya jauh lebih berat karena berhadapan langsung dengan pemukiman padat penduduk serta fasilitas pendidikan.
Meski menggunakan uang daerah, Pemkot Bontang tetap harus mengantongi izin dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN). Mengingat secara administratif, status jalur tersebut merupakan jalan nasional.
“Secara teknis tetap harus ada izin dari balai. Kami sudah komunikasikan sejak awal,” pungkas Eddy, memastikan proyek ini bukan sekadar keputusan emosional sesaat, melainkan rencana yang matang demi masa depan warga Bontang Kuala. [FR]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
