PRESTASI mentereng ditorehkan Pemerintah Kota Bontang. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, sukses menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan daerah.
Namun, raihan trofi bukan berarti tanpa celah. Di balik rapor hijau tersebut, DPRD Bontang justru menghujani pemerintah daerah dengan sederet catatan kritis dan pekerjaan rumah (PR) yang menumpuk. Tensi koreksi positif ini mengemuka dalam Rapat Kerja Paripurna DPRD Kota Bontang, Rabu (17/6/2026).
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, beragenda mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, hadir langsung duduk di kursi eksekutif mendengarkan suara para wakil rakyat.
Satu per satu dari enam fraksi di parlemen naik ke podium. Mulai dari Fraksi Golkar, PKB, PDI Perjuangan, Gerindra, PKS-NasDem, hingga Amanat Demokrat Bergelora (ADB).
Mereka memang kompak melempar pujian atas konsistensi WTP ke-12 yang diraih Pemkot Bontang. Sesuatu yang tidak mudah dijaga dalam tata kelola birokrasi modern. Meski begitu, suara kritis dewan langsung menukik tajam pada realisasi angka-angka di lapangan.
Sorotan utama tertuju pada sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yang angkanya cukup fantastis, yakni mencapai Rp178 miliar lebih. Nilai sisa yang jumbo ini memantik tanda tanya dewan terkait efektivitas serapan program di masyarakat.
“Jangan sampai WTP di atas kertas, tapi hak-hak dasar masyarakat di lapangan belum optimal,” bisik salah satu poin substansi pandangan fraksi.
Berdasarkan data yang dipaparkan, postur keuangan APBD Bontang 2025 sebenarnya cukup sehat. Pendapatan daerah mampu terealisasi sebesar Rp2,84 triliun atau sekitar 98,49 persen dari target awal. Sementara untuk belanja daerah, serapannya menyentuh Rp2,95 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp3,17 triliun.
DPRD menilai, dengan modal fiskal sekuat itu, Bontang seharusnya bisa berlari lebih kencang. Dewan mendesak agar sisa anggaran ke depan diorientasikan langsung pada program pengentasan kemiskinan yang menyentuh akar rumput.
Selain urusan dompet daerah, kualitas pelayanan publik juga menjadi sumbu utama interpelasi fraksi-fraksi. Sektor kesehatan dan mutu pendidikan yang merata diminta tidak sekadar menjadi jargon politik musiman.
Digitalisasi birokrasi dinilai mendesak agar warga tidak perlu lagi mengantre panjang atau menghadapi jalur birokrasi yang berbelit untuk urusan administratif.
Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bontang juga tak luput dari rapor merah dewan yang meminta adanya evaluasi total karena belum memberikan sumbangsih maksimal pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mendengar cecaran masukan dan kritik membangun tersebut, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, tampak mencatat dengan saksama. Baginya, puluhan lembar catatan dari meja dewan adalah cermin untuk berbenah.
Seusai menerima dokumen resmi dari Ketua Dewan, Agus menegaskan komitmen eksekutif untuk segera merumuskan jawaban tertulis.
“Kami berjanji akan menyelaraskan seluruh program kerja agar sejalan dengan masukan legislatif demi kesejahteraan masyarakat Bontang,” ujarnya. [ADS]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
