SEBUAH alarm keras berbunyi dari ruang sidang DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Di tengah gemuruh pembangunan infrastruktur penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN), ada lubang besar yang menganga di sektor pendidikan. Bumi Etam saat ini sedang mengalami krisis guru Kaltim yang berada pada tahap mengkhawatirkan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, membeberkan fakta pahit. Provinsi kaya ini ternyata masih kekurangan lebih dari 3.500 tenaga pengajar untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi masa depan anak-anak Kaltim.
“Persoalan kekurangan guru hari ini sudah berada pada level yang tidak boleh lagi dipandang sebagai masalah administratif semata,” kata Syahariah dengan nada getir.
Jika dibedah, angka kekurangan ini sangat timpang di sektor pendidikan vokasi. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi yang paling merana karena membutuhkan hampir 2 ribu guru produktif.
Sementara itu, jenjang SMA masih kekurangan sekitar 1.000 tenaga pengajar. Kondisi tidak kalah memprihatinkan terjadi di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang membutuhkan tambahan 500 guru khusus.
Syahariah menyentil keras kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang selama ini dianggap terlalu fokus pada proyek fisik. Baginya, ruang kelas yang megah akan menjadi bangunan mati tanpa kehadiran sosok pengajar di dalamnya.
“Kita tidak boleh terus menambah ruang kelas atau berbicara tentang transformasi pendidikan sementara kebutuhan guru belum terpenuhi. Pendidikan bukan hanya soal bangunan,” cetusnya.
Kondisi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) Kaltim menjadi perhatian khusus. Syahariah mendesak Pemprov Kaltim segera menyusun ritme kerja yang konkret demi pemerataan distribusi guru, agar anak-anak di pedalaman tidak semakin tertinggal.
Namun, pengisian slot kosong ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Politisi ini mengingatkan pemerintah daerah agar super selektif dalam proses rekrutmen. Ia membuka luka lama tentang adanya oknum guru yang lolos seleksi meski memiliki rekam jejak kriminal atau pidana.
“Jangan sembarangan memilih guru. Kita harus mengangkat guru yang jelas, terukur, dan berkelanjutan, mulai dari proses rekrutmen hingga distribusi,” tegas Syahariah.
DPRD Kaltim mengingatkan bahwa persaingan di era IKN tidak akan bisa dimenangkan hanya dengan mengandalkan kedekatan geografis. Tanpa manusia-manusia Kaltim yang cerdas, warga lokal hanya akan menjadi penonton di tanah sendiri.
Pemerintah daerah diminta sadar bahwa investasi terbaik saat ini bukan lagi semen dan batu, melainkan guru yang berkualitas.
“Jika kita sungguh-sungguh ingin menyiapkan generasi yang mampu bersaing di era IKN, maka investasi pertama yang harus kita perkuat adalah guru,” ujar Syahariah Mas’ud. [TIA]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
