BONTANG, Pranala.co — Jarak antara Bontang dan Mamuju yang selama ini ditempuh dengan jalur darat berliku atau penerbangan mahal, kini akan disingkat oleh jalur transportasi laut langsung.
Pemerintah Kota Bontang memastikan kajian proyek tersebut telah rampung, dengan hasil yang mengejutkan: rute ini berprospek menguntungkan tanpa subsidi pemerintah.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengungkapkan langkah konkret dalam waktu dekat. Pihaknya akan menggelar rapat strategis bersama Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti ketertarikan sejumlah operator kapal.
“Pekan ini kami rapat lagi untuk memastikan siapa saja yang berminat. Kajian dari pemerintah sudah selesai dan hasilnya cukup positif,” kata Wawali Agus Haris.
Komunikasi awal telah dilakukan guna menjaring calon mitra yang siap mengoperasikan rute strategis ini. Kajian komprehensif dari pemerintah menjadi kunci utama dalam menarik investor—baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta.
Nantinya, hasil analisis tersebut akan dipaparkan secara terbuka, memungkinkan calon operator menilai kelayakan bisnis rute Bontang–Mamuju dengan transparan.
Yang membedakan proyek ini dari proyek sejenis adalah klaim “tanpa subsidi”—sebuah istilah langka dalam kamus transportasi laut Indonesia.
Dalam dunia pelayaran, subsidi biasanya menjadi faktor krusial karena struktur biaya operasional yang tinggi: bahan bakar, perawatan armada, tenaga kerja terampil, dan siklus perjalanan yang tidak setiap hari. Namun, berdasarkan kajian bersama Kementerian Perhubungan, rute ini dinilai tetap menguntungkan secara bisnis meski tanpa suntikan dana negara.
“Biasanya kendala ada di subsidi. Tapi dari kajian kami, rute ini bisa berjalan tanpa subsidi. Ini yang menjadi nilai jual bagi investor,” tambah Agus Haris.
Keunggulan ini menjadikan proyek semakin menarik bagi modal ventura—baik yang mencari stabilitas BUMN maupun agilitas sektor swasta.
Meski prospek cerah, sejumlah tantangan operasional tetap perlu diantisipasi. Salah satunya adalah kesesuaian perhitungan antara pemerintah dan calon operator.
Jika terjadi perbedaan analisis—terutama terkait proyeksi potensi keuntungan, volume penumpang, atau frekuensi optimal—maka skema kerja sama bisa berubah. Negosiasi teknis ini menjadi penentu keberlanjutan model bisnis tanpa subsidi.
Di sisi infrastruktur, kesiapan armada kapal disebut bukan persoalan besar. Beberapa operator telah menunjukkan sinyal ketertarikan, termasuk perusahaan pelayaran nasional seperti ASDP (Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) yang telah memiliki infrastruktur pelabuhan di Mamuju.
Kepemilikan fasilitas pendukung di titik tujuan memberikan keunggulan komparatif bagi ASDP—mengurangi biaya investasi awal dan mempercepat operasionalisasi.
“Beberapa sudah kami hubungi, termasuk dari BUMN. Bahkan operator swasta juga ada yang mulai dilirik,” tegas Agus Haris. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
