Pranala.co, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengalokasikan dana sebesar Rp24 miliar pada tahun 2025. Anggaran itu khusus untuk normalisasi sungai-sungai di Samarinda, sebagai langkah konkret mengatasi banjir yang kerap merendam ibu kota provinsi.
Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyampaikan, penanganan banjir di Samarinda membutuhkan pendekatan menyeluruh. Ia menyebut, persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara instan karena kompleksitasnya tinggi.
“Kami paham masyarakat masih banyak mengeluh soal banjir. Tapi ini proses bertahap dan butuh sinergi semua pihak,” kata Firnanda di Samarinda, Rabu (11/6).
Firnanda menjelaskan bahwa proyek penanganan banjir melibatkan tiga institusi utama: Pemprov Kaltim, Pemerintah Kota Samarinda, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan dari Kementerian PUPR.
Salah satu prioritas utama adalah normalisasi Sungai Karang Mumus, yang selama ini menjadi salah satu biang banjir di kota.
Pemkot Samarinda bertanggung jawab menyelesaikan masalah sosial di sekitar bantaran sungai. Pemprov Kaltim akan menangani aspek fisik normalisasi. Setelah itu, pembangunan turap akan dikerjakan oleh BWS.
“Sudah ada perjanjian kerja sama antara tiga pihak ini. Beberapa titik tinggal menunggu penyelesaian sosial,” jelas Firnanda.
Firnanda menekankan, banjir di Samarinda bukan hanya akibat luapan sungai. Masalah utama lain adalah drainase buruk dan air kiriman dari kawasan hulu, seperti dari arah Benanga.
Ia juga menyebut pentingnya pengendalian pembukaan lahan agar aliran air bisa tertahan sejak dari atas.
Meski masih terjadi, banjir kini disebut lebih singkat durasinya dibanding beberapa tahun lalu. Jika dulu genangan bisa bertahan berhari-hari, sekarang hanya berlangsung beberapa jam.
“Contohnya di Jalan Juanda. Kalau Sungai Karang Asam Kecil dinormalisasi dan permukimannya ditata, kemungkinan besar jalan itu bebas banjir,” ujarnya optimistis.
Pemprov menegaskan bahwa upaya pengendalian banjir tak bisa berdiri sendiri. Harus ada keterpaduan antarinstansi, serta dukungan dari masyarakat.
Firnanda juga meminta warga mendukung upaya relokasi warga bantaran sungai. Sebab, tanpa itu, pengerjaan normalisasi sulit dilakukan secara menyeluruh.
“Kalau masalah sosial selesai, pekerjaan teknisnya jauh lebih mudah,” pungkasnya. [DIAS]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
