PEMERINTAH Pemerintah Kota Bontang menegaskan penataan kawasan wisata Pulau Beras Basah tidak akan mengorbankan mata pencaharian warga. Sebaliknya, kebijakan ini diarahkan untuk menata ulang aktivitas ekonomi agar lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Ekonomi Kreatif (Dispopar-Ekraf) Bontang, Eko Mashudi, menegaskan penertiban yang dilakukan bukanlah bentuk penggusuran. Pemerintah justru menyiapkan lokasi baru yang lebih representatif bagi para pedagang.
“Penertiban ini bukan untuk mematikan usaha masyarakat. Kami siapkan tempat yang lebih tertata agar mereka tetap bisa berdagang,” ujar Eko, Selasa (14/4/2026).
Dalam skema penataan, para pedagang akan diarahkan menempati kawasan pujasera yang berada di sekitar mercusuar. Area tersebut disiapkan sebagai pusat kuliner yang lebih rapi, aman, dan mendukung kenyamanan wisatawan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah memperbaiki wajah destinasi unggulan Bontang tanpa memutus roda ekonomi masyarakat lokal.
Pemkot Bontang menegaskan penataan tidak dilakukan secara mendadak. Pemerintah menerapkan pendekatan bertahap dengan mekanisme peringatan hingga tiga kali sebelum tindakan penertiban dilakukan.
“Kalau bisa dibongkar mandiri, tentu lebih baik. Ini proses bertahap, bukan tindakan tiba-tiba,” jelas Eko.
Pendekatan ini juga dimaksudkan sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa penataan kawasan wisata tidak hanya soal estetika, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan, kebersihan, dan keberlanjutan lingkungan.
Pemkot Bontang meyakini kawasan wisata yang tertata akan berdampak langsung pada peningkatan kunjungan wisatawan. Dengan lingkungan yang lebih bersih dan terorganisir, daya tarik Pulau Beras Basah diharapkan meningkat.
“Kalau tempatnya nyaman, wisatawan betah. Dampaknya tentu pada peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Eko.
Di sisi lain, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta untuk pengelolaan kawasan secara lebih profesional. Namun, Eko menegaskan isu penjualan pulau tidak benar.
“Tidak ada penjualan pulau. Ini murni kerja sama pengelolaan melalui mekanisme resmi,” tegasnya. [FR]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
