ANGIN perubahan mulai terasa di wilayah tambang Kutai Timur (Kutim). Rencana pengurangan produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 menjadi sinyal awal yang tak bisa diabaikan. Satu konsekuensi langsung mulai dihitung: potensi berkurangnya tenaga kerja.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim, Trisno, menyebut pemerintah daerah sedang menyiapkan langkah mitigasi untuk menahan dampak tersebut agar tidak meluas.
“Kami akan memastikan dan menjamin tenaga kerja, jika terjadi PHK di Kutai Timur,” ujarnya di Sangatta, Senin (13/4/2026).
Hingga kini, belum ada laporan resmi terkait PHK dari perusahaan-perusahaan tambang di Kutai Timur. Namun, pemerintah memilih tidak menunggu. Situasi ini dibaca sebagai potensi, bukan sekadar kemungkinan.
Disnakertrans Kutim mendorong perusahaan untuk menjadikan PHK sebagai opsi terakhir. Jika memang tak terhindarkan, perusahaan diminta transparan dan tetap memenuhi seluruh hak pekerja sesuai regulasi.
“Setiap karyawan harus mendapatkan haknya,” tegas Trisno.
Alih-alih reaktif, Pemkab Kutim memilih pendekatan preventif. Sejumlah skema disiapkan untuk menahan laju PHK sejak awal.
Langkah-langkah itu antara lain. Penyesuaian jam kerja untuk menjaga efisiensi tanpa harus mengurangi tenaga kerja. Lalu, optimalisasi biaya operasional non-SDM, agar beban tidak langsung diarahkan ke pekerja.
Terakhir, skema alih kerja, terutama bagi tenaga kerja yang terdampak di unit produksi. Strategi ini menunjukkan satu pesan: mempertahankan pekerja lebih diutamakan daripada merumahkan mereka.
Trisno menegaskan, persoalan ini bukan hanya milik Kutim. Penurunan produksi batu bara merupakan isu nasional yang membutuhkan koordinasi lintas daerah hingga pusat.
“Ini bukan masalah lokal. Ini masalah nasional, tentu perlu koordinasi dan konsultasi untuk mengantisipasi,” katanya.
Di Kutai Timur, sektor pertambangan bukan sekadar industri. Ia adalah denyut ekonomi masyarakat. Ketika produksi melambat, efeknya menjalar cepat—dari perusahaan ke pekerja, lalu ke daya beli, hingga ke roda ekonomi lokal. [RED/HAF]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
