HARAPAN besar tengah membumbung di dada warga pesisir dan pedalaman Kutai Timur (Kutim). Akses dasar berupa aliran listrik yang merata kini sedang diperjuangkan agar segera menerangi rumah-rumah mereka yang selama ini masih sering didera kegelapan.
Langkah nyata ini dibahas serius dalam audiensi kelistrikan antara Pemkab Kutim dan pihak PLN. Pertemuan dipimpin langsung Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, di Ruang Kerja Bupati, Jumat (5/6/2026).
Plt Camat Sandaran, Mulyadi, mengaku sangat optimistis dengan komitmen kuat dari pemerintah daerah. Menurutnya, percepatan pembangunan jaringan listrik Kecamatan Sandaran akan membawa dampak positif yang masif bagi pembangunan ekonomi warga setempat.
“Alhamdulillah, kami sangat semangat karena ini memberikan sisi positif bagi pembangunan di Kutai Timur, khususnya Kecamatan Sandaran,” ujar Mulyadi kepada awak media usai pertemuan.
Mulyadi menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemkab Kutim yang terus konsisten memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terpencil. Baginya, kehadiran setrum bukan lagi sekadar fasilitas, melainkan urat nadi kehidupan warga.
Saat ini, pihak kecamatan telah memetakan wilayah yang mendesak untuk ditangani. Mulyadi menjelaskan, ada dua desa di Kecamatan Sandaran yang masuk dalam skala prioritas utama, yaitu Desa Manubar dan Desa Manubar Dalam.
Namun, pekerjaan rumah pemerintah dan PLN masih panjang. Tercatat ada tujuh desa lain di kecamatan yang sama yang hingga kini belum sepenuhnya menikmati aliran listrik secara maksimal.
Ketujuh wilayah tersebut meliputi Desa Susuk Luar, Susuk Tengah, Susuk Dalam, Marukangan, Tadoan, Mangkalihat, hingga Desa Sandaran sendiri. Warga di sana sangat berharap bentangan kabel PLN bisa segera masuk ke kampung mereka.
Di kesempatan sama, Manager PLN UP2K Kaltim, Nur Hakim, memaparkan rencana besar korporasi. PLN menargetkan program elektrifikasi ini mampu melistriki 15 desa, yang terdiri dari 13 desa definitif dan dua dusun pemekaran.
Jika proyek ini rampung, setidaknya ada 3.975 rumah warga yang akan teraliri listrik. Sayangnya, eksekusi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan karena tim PLN dihadapkan pada sederet kendala non-teknis.
Nur Hakim mengungkapkan, tantangan terbesar saat ini adalah proses pembebasan lahan dan kondisi geografis. Banyak titik pemasangan tiang yang berada di atas tanah rawa, sehingga menyulitkan pembuatan pondasi yang kokoh.
Selain itu, beberapa jalur jaringan juga bersinggungan langsung dengan kawasan konservasi yang memerlukan izin khusus.
“Sandaran masih terkendala pelepasan surat dan perizinan lahan. Kami berharap proses perizinan bisa selesai pada Juni ini agar pemasangan tiang listrik bisa segera dilaksanakan,” tegas Nur Hakim.
Mendengar hambatan tersebut, Bupati Ardiansyah Sulaiman langsung mengambil langkah cepat. Ia menginstruksikan Kepala Bagian SDA, Dicky Hermawan, untuk segera turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah tingkat bawah guna menuntaskan masalah perizinan lahan.
Bukan hanya masalah tanah, Bupati juga meminta Asisten Ekonomi dan Pembangunan untuk bergerak cepat memperbaiki infrastruktur jalan. Akses jalan yang mantap sangat krusial agar armada PLN bisa mendistribusikan material berat seperti tiang dan kabel tanpa hambatan.
Mulyadi menambahkan, pihaknya sempat berkoordinasi dengan pihak BMA mengenai dukungan lahan, namun manajemen perusahaan tersebut meminta adanya surat resmi. Terkait hal ini, Bupati Ardiansyah berjanji akan turun tangan langsung menyurati manajemen BMA agar proses investasi sosial ini berjalan mulus.
Persoalan kelistrikan Kutim ternyata tidak hanya bertumpu di Sandaran. Bupati Ardiansyah juga menyoroti keluhan warga di Jalan Dayung yang kerap mengalami gangguan listrik akibat keterbatasan kapasitas trafo. Beruntung, PLN mengonfirmasi telah memetakan masalah tersebut dan siap melakukan penanganan darurat.
Kondisi ironis juga terjadi di Pulau Miang. Destinasi wisata yang tengah naik daun ini justru mengalami krisis listrik yang kian mendesak akibat lonjakan aktivitas pariwisata.
Karena kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang ada saat ini sudah tidak mencukupi, warga terpaksa kembali merogoh kocek untuk menghidupkan genset bertenaga solar.
Sebagai solusi jangka panjang, PLN berencana membangun PLTS baru pada tahun 2027 mendatang dengan kebutuhan lahan sekitar satu hektare. Merespons rencana itu, Bupati langsung meminta seluruh jajaran timnya untuk proaktif mencari dan mengamankan lahan yang dibutuhkan sejak dini.
Di akhir pemaparannya, pihak PLN juga membawa kabar baik untuk wilayah barat Kutim. Desa Long Joq yang berada di Kecamatan Busang dipastikan masuk dalam daftar program elektrifikasi pada periode berikutnya setelah proyek pesisir ini berjalan. [RIL]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
