Perusahaan Ogah Beli Hasil Panen Petani Sawit Teluk Pandan, Kutai Timur

Ngadu ke Dewan Bawa Tiga Tuntutan

IMG 20220513 015941
Perusahaan Ogah Beli Hasil Panen Petani Sawit Teluk Pandan.

pranala.co – Ratusan petani sawit yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Kecamatan Teluk Pandan menyerbu gedung DPRD Kutai Timur (Kutim), Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (12/5/2022).

Mereka datang berkonvoi memakai mobil dan diterima langsung Ketua DPRD Kutim, Joni serta Wakil Ketua DPRD Kutim Asti Mazar dan Arfan. Mayoritas petani sawit Teluk Pandan tinggal di Desa Teluk Pandan, Desa Martadinata, Desa Bukit Pandan Jaya, dan Desa Kandolo.

Ada tiga tuntutan yang mereka bawa ke gedung parlemen. Tiga tuntutan itu adalah legalitas buah sawit Teluk Pandan yang sering dipertanyakan perusahaan. Sebab, menurut Herman, perusahaan kadang tidak mau membeli buah sawit ketika tahu asalnya dari Teluk Pandan.

BACA JUGA: Lima Titik Panas Terdeteksi di Kukar dan Kutim

“Selama ini buah sawit Teluk Pandan laku ketika kami berbohong bahwa buah sawit dari daerah lain,” jelas Kepala Desa Teluk Pandan Andi Herman didampingi koordinator aksi, Bustamin.

Tuntutan lainnya penambahan APL serta pengadaan alat tera di Kutim. Petani sawit merasa pengadaan alat tera sangat diperlukan. Apalagi, sebut Herman,  Kutim adalah salah satu penghasil sawit terbesar.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kutim Joni berjanji, tuntutan petani sawit Teluk Pandan akan ditindaklanjuti. Salah satunya meminta Pemkab Kutim untuk mengeluarkan surat edaran yang ditujukan ke perusahaan.

BACA JUGA: Dianggap Tak Becus Urus Korban Pascabanjir, Warga Kutim Laporkan Pemkab ke Ombudsman

“Kami harap pemerintah mau mengeluarkan surat edaran dan menyampaikan ke perusahaan bahwa buah sawit Teluk Pandan ini tidak “haram” atau ilegal,” sebutnya.

Perkebunan Sawit Minim Sumbang PAD

MEMILIKI lahan perkebunan kelapa sawit yang luas, Kutai Timur (Kutim) rupanya belum bisa mengambil manfaat dari kondisi ini. Terbukti, kontribusi sektor kelapa sawit pada APBD Kutim tidak sebanding dengan luas lahan yang dipakai. Untuk diketahui, luas perkebunan kelapa sawit di Kutim mencapai 450 ribu hektare.

Bahkan luasan lahan itu yang dipakai oleh kebun yang berbasis korporasi. Ada 34 perusahaan sawit yang terdata, tapi sangat minim peranannya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kutim, Faisal Rachman. Ia menilai Pemkab Kutim harus bergerak cepat mendorong sektor kelapa sawit dapat berkontribusi pada PAD. Sebab, selama ini cuan yang masuk kas daerah dari sektor ini hanya sekira Rp 30 miliar.

BACA JUGA: Dijual Lagi Rp8 Ribu, Penimbun Solar di Kutim Dibekuk

“Itu sumbernya dari dana bagi hasil Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari perkebunan itu,” ucap Faisal.

Politisi PDIP ini meragukan kepatuhan perusahaan sawit dalam membayar retribusi dan pajak daerah. Ia mencontohkan retribusi kir kendaraan yang realisasinya di bawah Rp 200 juta. Padahal kendaraan milik perusahaan sawit sangat banyak berkeliaran. Bahkan tak jarang ada tudingan kendaraan itu jadi biang rusaknya jalan di Kutim.

“Jadi sebenarnya ini potensi yang luar biasa jika pemkab bisa menggali dengan benar,” tuturnya.

Contoh lain, beberapa bulan lalu Komisi II melakukan kunjungan ke perkebunan kelapa sawit. Ada 4 perusahaan yang ditinjau mengenai retribusi dan pajak daerah. Hasilnya hanya ada 1 perusahaan yang patuh membayar pajak penerangan jalan non-PLN.

“Saya coba hitung kasar, jika semua perusahaan membayar dengan patuh maka pendapatan bertambah Rp 10 miliar per tahun,” ungkapnya.

BACA JUGA: Pemindahan Ibu Kota Kalimantan Selatan Memperoleh Penentangan 

Sehingga  menurutnya wajar PAD Kutim tidak pernah menyentuh angka Rp 300 miliar, lantaran berbagai potensi masih belum digali dengan benar. Bahkan pada tahun ini target PAD yang bakal diserap hanya Rp 179 miliar.

“Itu menandakan terjadi penurunan target PAD sekitar Rp 31 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 200 miliar,” katanya.

Sementara pemerintah terus menggaungkan keberhasilan bertambahnya nilai investasi. Nilainya dari Rp 3 triliun melonjak menjadi Rp 9 triliun di tahun 2021.

Namun bagi Faisal, apakah investasi yang masuk ini bisa dijadikan pendorong kenaikan angka PAD. Hal itu yang harusnya disiapkan oleh Pemkab Kutim. “Kan jadi aneh. Sementara investasi naik tapi target PAD kita malah turun,” tutupnya. (red/mk)

More Stories
Danau Semayang
Tiga Danau di Kaltim Prioritas Penyelamatan Nasional