ADA yang janggal dalam proses verifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kutai Timur (Kutim). Dari lebih 10 ribu data anak yang tercatat tidak bersekolah, sekira 2 ribu di antaranya justru tidak ditemukan keberadaannya saat petugas turun ke lapangan.
Temuan itu muncul setelah Dinas Pendidikan Kutim melakukan pemadanan data bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Data yang semula menjadi dasar penanganan anak putus sekolah ternyata tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Disdik Kutim, Heri Purwanto, mengatakan persoalan tersebut kini menjadi tantangan serius karena berpengaruh terhadap akurasi statistik pendidikan daerah.
“Data-data yang tidak ditemukan ini sudah kami sampaikan ke Pusdatin dan dikoordinasikan dengan Dirjen Adminduk agar tidak menjadi beban statistik bagi Kutai Timur,” kata Heri.
Hingga kini, dari total 10.112 data ATS, sebanyak 5.531 anak telah diverifikasi. Sementara 4.579 lainnya masih dalam proses pendataan lanjutan.
Verifikasi dilakukan bertahap dengan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan apakah anak-anak tersebut benar-benar tidak bersekolah, pindah domisili, atau justru tidak lagi terlacak dalam administrasi kependudukan.
Salah satu temuan paling mencolok terjadi di Desa Sukarahmat. Dari 161 anak yang masuk data ATS, sebanyak 108 anak tidak ditemukan saat petugas melakukan pengecekan langsung. Situasi ini memperlihatkan persoalan pendataan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan anak putus sekolah, tetapi juga sinkronisasi data antarinstansi.
Di tengah persoalan validitas data itu, Pemkab Kutim tetap berupaya mengejar target pengembalian anak-anak ATS ke dunia pendidikan. Jalur pendidikan formal hingga pendidikan kesetaraan seperti paket A, B, dan C disiapkan untuk menjangkau anak-anak yang sudah lama meninggalkan sekolah.
“Yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan mereka ke sekolah, baik melalui jalur formal maupun non-formal,” ujar Heri.
Guna menjangkau wilayah yang sulit diakses, Dinas Pendidikan menggandeng Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Sistem jemput bola dilakukan hingga ke daerah terpencil seperti Sandaran, Kaliorang, dan Kaubun.
Persoalan ATS sendiri menjadi perhatian di banyak daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan angka partisipasi sekolah.
Di Kutim, Pemkab kini tidak hanya fokus memperbaiki data, tetapi juga menyiapkan pelatihan keterampilan bagi anak-anak yang tidak lagi berada di bangku sekolah agar tetap memiliki akses peningkatan kemampuan kerja. [HAF]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
