LEDAKAN pembangunan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai memunculkan kekhawatiran baru di daerah penyangga: tenaga kerja lokal hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Pemerintah Kota Bontang pun mulai bergerak menyiapkan sumber daya manusia (SDM) agar mampu merebut peluang kerja yang semakin terbuka di Kalimantan Timur (Kaltim).
Pesan itu disampaikan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, saat membuka kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Tahun 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Selasa (12/5). Kegiatan tersebut diikuti 42 lembaga pelatihan kerja yang beroperasi di Kota Bontang.
Dalam forum itu, Neni menegaskan pembangunan IKN harus menjadi momentum kebangkitan tenaga kerja lokal, bukan justru membuka ruang dominasi pekerja dari luar daerah. Karena itu, lembaga pelatihan kerja diminta memperkuat kualitas lulusan agar sesuai kebutuhan industri modern.
“Jangan sampai masyarakat Bontang hanya menjadi penonton. Kita harus menyiapkan SDM yang siap kerja, kompetitif, dan mampu bersaing di tengah perkembangan industri,” ujar Neni.
Ia menyebut LPKS memiliki posisi penting sebagai penghubung antara dunia pendidikan keterampilan dengan kebutuhan industri. Menurutnya, lembaga pelatihan tidak lagi cukup hanya mengajarkan kemampuan dasar, tetapi juga harus mampu mencetak tenaga kerja adaptif yang memiliki sertifikasi dan kompetensi sesuai kebutuhan pasar.
Di tengah meningkatnya aktivitas industri dan proyek strategis nasional di Kalimantan Timur, kebutuhan tenaga kerja diperkirakan terus bertambah, terutama di sektor petrokimia, manufaktur, konstruksi, hingga jasa pendukung industri. Kondisi itu dinilai menjadi peluang besar bagi warga lokal jika disiapkan sejak sekarang.
Neni juga meminta seluruh lembaga pelatihan terus memperbarui metode pembelajaran dan memperkuat standar kompetensi. Ia menekankan pentingnya profesionalisme agar lulusan pelatihan benar-benar siap masuk dunia kerja dan mampu menekan angka pengangguran di Bontang.
Sementara itu, Kepala Bidang Lattas dan Penta Kerja Disnaker Bontang, Takdir Mannang, mengatakan pembinaan tahun ini difokuskan pada penguatan sistem pelatihan berbasis kompetensi dan kebutuhan industri atau link and match. Pemerintah juga mendorong bantuan akreditasi serta legalitas lembaga pelatihan agar sertifikasi lulusan diakui dunia usaha.
“Kami ingin memastikan sertifikasi yang diterbitkan LPKS di Bontang memiliki daya saing dan diakui industri. Sinergi antara BLK dan LPKS swasta menjadi bagian penting dalam penguatan SDM daerah,” kata Takdir.
Selain menghadirkan Kepala Disnaker Bontang Asdar Ibrahim, kegiatan itu juga menghadirkan Ketua Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (HILLSI) Kalimantan Timur, Rifyanto Bakri, sebagai narasumber utama. Pemerintah berharap, langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan jangka panjang agar Bontang tidak tertinggal dalam arus pembangunan IKN. [ADS/BTG]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
