SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyiapkan anggaran sebesar Rp750 miliar untuk meluncurkan program pendidikan gratis bertajuk Gratispol pada tahap awal tahun 2025. Program ini akan mulai efektif berjalan pada Juli mendatang, bertepatan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan dana tersebut telah dialokasikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan akan resmi berjalan setelah Surat Keputusan (SK) Gubernur diterbitkan.
“Dana ini sudah dianggarkan dan efektif dimulai pada bulan Juli,” ujar Seno Aji di Samarinda, Senin (24/2/2025).
Menurutnya, program pendidikan gratis ini merupakan wujud komitmen Kaltim untuk memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan berkualitas tanpa hambatan biaya. Ia menegaskan bahwa isu nasional mengenai sulitnya akses sekolah tidak berlaku di Kaltim.
“Semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Ini bagian dari tanggung jawab kami untuk menyukseskan 16 program unggulan yang telah dicanangkan,” tegasnya.
Selain sektor pendidikan, Pemprov Kaltim juga memastikan ketersediaan anggaran di sektor kesehatan. Salah satunya adalah pembayaran tunggakan iuran BPJS Kesehatan dengan dana sebesar Rp79 miliar. Seno Aji menekankan bahwa anggaran ini tidak memengaruhi program prioritas masyarakat.
“Kami telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan pembayaran BPJS Kesehatan berjalan lancar tanpa memotong anggaran efisiensi,” ujarnya.
Dalam rapat perdana bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemprov Kaltim membahas efisiensi anggaran sebesar Rp402 miliar akibat pengurangan dana dari pemerintah pusat.
Penghematan ini dilakukan melalui pemangkasan anggaran perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), dan kebutuhan operasional yang dianggap tidak mendesak. Misalnya, anggaran perjalanan dinas Dinas Pekerjaan Umum yang semula Rp20 miliar kini dipangkas menjadi Rp10 miliar.
“Program prioritas masyarakat tetap berjalan. Kami hanya memotong anggaran yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas dan pengeluaran non-esensial,” tandas Seno Aji. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 1