AKSES pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) belum sepenuhnya merata. Di tengah program kuliah gratis yang digulirkan pemerintah daerah, masih ditemukan sekolah dengan kondisi rusak dan fasilitas dasar yang minim. Situasi ini dinilai berpotensi memicu anak putus sekolah jika tidak segera ditangani.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti ketimpangan tersebut saat mendorong percepatan pemerataan pendidikan di Kaltim. Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota menjadi kunci untuk memastikan setiap anak tetap berada di bangku sekolah.
“Kami ingin tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Ini harus menjadi kerja bersama semua tingkatan pemerintahan,” kata Hetifah.
Menurut dia, perhatian terhadap pendidikan di Kaltim sebenarnya sudah menunjukkan progres, salah satunya melalui kebijakan pendidikan tinggi gratis. Namun, capaian tersebut dinilai belum cukup jika akses pendidikan dasar hingga menengah belum merata.
Masalah paling mendasar, kata dia, masih berkutat pada infrastruktur sekolah. Di sejumlah wilayah, masih ada sekolah dengan ruang kelas terbatas, bangunan tidak layak, hingga fasilitas sanitasi yang belum memadai.
Kondisi ini dinilai bukan sekadar persoalan fisik, tetapi juga menyangkut kualitas belajar dan keselamatan siswa. “Tidak boleh ada sekolah yang tidak aman atau tidak punya fasilitas dasar seperti toilet,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Komisi X juga menyoroti pentingnya jalur lanjutan setelah kelulusan. Pendidikan vokasi dan balai pelatihan kerja dinilai perlu diperkuat agar lulusan tidak berhenti pada ijazah, tetapi memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Langkah ini dianggap penting, terutama di tengah kebutuhan tenaga kerja terampil di Kalimantan Timur yang terus meningkat seiring pembangunan kawasan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Untuk mempercepat perbaikan, DPR meminta pemerintah mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang mutakhir. Data tersebut dinilai penting untuk memetakan sekolah yang paling membutuhkan intervensi dan menghindari ketimpangan pembangunan.
Percepatan pemerataan pendidikan, menurut Hetifah, bukan hanya soal akses belajar, tetapi juga menentukan masa depan generasi muda di daerah. Tanpa intervensi yang tepat, kesenjangan pendidikan dikhawatirkan akan terus melebar. [RIL]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
